GAGASAN
Yusuf Yazid (Helmi/dok)
17/12/2014 11:53:46
2165

Ada Apa dengan Hartarto Lojaya?

Harianlampung.com - Secara pribadi, Saya tidak kenal siapa Hartarto Lojaya. Saya mengenal Hartarto melalui Ruang Publik. Selain sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Demokrat, ternyata dia merupakan pemilik salah satu rumah toko (Ruko) yang disegel Pemerintah Kota Bandarlampung.

Di Ruang Publik, Pemda Kota Bandarlampung menyegel Ruko milik sang wakil rakyat, juga bersama Ruko lainnya yang berada di Pasar Tengah, Tanjungkarang. Mengapa Pemda melakukan tindak penyegelan atas Ruko yang salah satunya milik Hartarto?

Ternyata, Ruko milik Hartarto tak memiliki izin. Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan oleh Pemda Kota Bandarlampung sudah lama habis. Lebih memalukan lagi, apalagi dalam kapasitasnya kini sebagai wakil rakyat, Pemda Kota Bandarlampung sudah memberi waktu satu tahun agar para pemilik Ruko memperpanjang HGB.

Bila kita menggunakan terminologi bahasa lain, tindakan tidak memperdulikan peringatan, imbauan Pemda Kota Bandarlampung, merupakan bentuk pembangkangan warga terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah, tentunya.

Nah, kembali ke Hartarto, sepatutnya dia tidak perlu melakukan pembangkangan, apalagi dalam posisinya kini sebagai anggota DPRD Lampung. Hartarto harusnya memberikan contoh bagi pemilik Ruko lainnya yang disegel untuk segera mentaati peraturan pemerintah, dalam konteks HGB tadi, setidaknya.

Informasi tentang disegelnya Ruko milik Hartarto sudah tersiar di Ruang Publik sejak 9 Desember lalu. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa disini. Masyarakat sudah tahu, bahwa Ruko milik wakil mereka, disegel pemerintah, bersama Ruko-ruko lainnya.

Lantas apa yang dilakukan Hartarto kemudian? Bukannya cepat-cepat memperpanjang HGB dan menyelesaikan tunggakan pajak yang merupakan salah satu PAD Kota Bandarlampung,  malah melakukan tindakan kontraproduktif dengan cara meng-eliminasi informasi terhadap wartawan.

Jika mencermati informasi yang ada di Ruang Publik, tajuk konprensi pers yang digelar Hartarto di Java Cafe, Citra Garden, Telukbetung Barat, Selasa (16/12), sungguh disayangkan. Kenapa? Hartarto hanya memperbolehkan tiga wartawan media untuk meliput acara tersebut. Bila itu memang yang diinginkan Hartarto, sepatutnya jangan melakukan konprensi pers, cukup dengan tajuk wawancara khusus dengan media yang dikehendakinya.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD, Hartarto seharusnya paham betul, tindakan semacam ini, bisa digolongkan sebagai bentuk menghalang-halangi wartawan untuk memperoleh informasi,seperti yang diisyaratkan dalam UU Pokok Pers.

Hartarto sepatutnya menyadari, bahwa dirinya bukan lagi hanya sebagai pengusaha Ruko atau pemilik Ruko, tapi sudah jadi tokoh publik yang harus memikul konsekwensi untuk diperbincangkan di Ruang Publik.

Jadi tindakan semacam ini:  "Kalian dari mana? Yang boleh ngeliput acara ini hanya tiga media saja," ucap Hartarto.... sungguh disayangkan, bahkan lebih jauh dari itu, perlu dipertanyakan kembali kapasitas dan kredibilitasnya sebagai wakil rakyat.

Toh kasus yang dialami Hartarto sungguh mudah untuk diselesaikan. Untuk mencabut segel atas Ruko miliknya, tak perlu sibuk-sibuk melakukan penjelasan kepada wartawan, cukup dia menyambangi Pemda Kota Bandarlampung, patuhi aturan perundang-undangan, bayar tunggakan pajak, lengkapi dan penuhi syarat untuk memperoleh HGB kembali.

Hati orang siapa tahu, kata lirik sebuah lagu. Publik tidak tahu bila ada tujuan lain, diluar konteks penyegelan Ruko. Bila ada, sepatutnya Hartarto juga mengungkapkan kepada publik, tanpa melakukan diskriminasi kepada wartawan.

Saya menduga, ada hal lain yang ingin dicapai Hartarto dalam isu penyegelan Ruko miliknya. Itu bisa ditengarai dari langkahnya untuk memberikan informasi kepada media tertentu saja. Tentu saja dengan harapan agar langkahnya mendapat dukungan secara penuh dari media dimaksud. Bila ini yang terjadi, bisa diartikan bahwa Hartarto memanfaatkan media tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ini merusak Ruang Publik yang menjadi milik masyarakat.

Terlepas dari semua itu, langkah yang dilakukan Hartarto dengan cara mendiskriminasikan media, sungguh merupakan contoh yang memalukan dan tidak perlu terjadi lagi dimasa depan, utamanya bagi pejabat publik. Implikasi yang ditimbulkan cukup menggelisahkan, selain akan terjadi ketidaksepahaman diantara sesama wartawan, juga akan mendistori informasi yang tersaji di Ruang Publik sehingga menjadi tidak utuh.

Memang dalam implementasi konsep komunikasi, guna mencapai popularitas, terkadang perlu dilakukan dengan beragam cara. Popularitas memang penting, apalagi untuk menduduki jabatan publik.

Sebagai warga negara yang cukup lama menggeluti Ruang Publik, saya ingin berhipotesis: Langkah diskriminasi yang dilakukan Hartarto terhadap media, tidak akan membuahkan hasil yang positif. Mari kita simak bersama.



Yusuf Yazid, Pemerihati Ruang Publik