GAGASAN
Andi Arief * (Helmi/dok)
19/10/2014 10:56:08
1719

Di Balik Safari dan Syukuran Politik Jokowi

Harianlampung.com - Safari politik Jokowi dan syukuran rakyat adalah dua tema yang muncul atas kekalahan PDI-P dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR dan MPR.

Meski dikemas dengan kata menjalin komunikasi dan syukuran, namun dalam politik dua tema itu dapat dibaca sebagai kekhawatiran dan turunnya kepercayaan Jokowi-JK dan pendukungnya terhadap PDI-P dan anggota Koalisi Indonesia Hebat lainnya.

Sikap Mega yang tidak mau membuka saluran komunikasi juga sudah tidak lagi dipercaya sebagai cara yang efektif. Sikap Mega justru menjadi penghambat komunikasi politik Jokowoi-JK dengan Partai Demokrat dan PAN.

PDI-P dalam sejarah politik paska reformasi terbilang unik: gagal melakukan banyak hal di saat mendapat dukungan kuat rakyat. Ada kesan tidak tahu caranya berkuasa. Pada pemilu 1999 dalam suasana euphoria reformasi, PDI-P dipilih oleh 35.689.073 pemilih (33,74 persen). Namun kursi ketua DPR, MPR dan Presiden tidak dapat diraih.

Pada pemilu 2004 PDI-P dipilih oleh 21.026.629 konstituen (18,53 persen) melorot tajam perolehan pemilunya.

Terdapat tiga kegagalan  gagal menjadi ketua/wakil ketua  DPR, gagal menjadi ketua/wakil ketua  MPR dan gagal menjadikan ketua partainya yang mantan Presiden menjadi  Presiden. Tahun 2009, partainya makin melorot, Pada pemilu 2009, partai yang berjargon wong cilik ini hanya dipilih oleh 14.600.091 pemilih (14,03 persen). Namun meski tidak menjadi presiden dan ketua DPR, PDI-P melalui konsensus mendapatkan kursi ketua MPR.

Kita tahu tahun 2001 PDI-P baru mendapatkan posisi Presiden setelah Gus Dur ditinggalkan Poros Tengah dan Golkar. Pada  tahun 2005, PDI-P giliran ditinggalkan Golkar yang awalnya sepakat beroposisi. Jusuf Kalla berhasil merebut kursi ketua umum Golkar menggantikan Akbar Tanjung lalu membawa gerbong Golkar ikut dalam koalisi pemerintahan.

Posisi PPP juga cukup menarik dicermati, mendapatkan posisi wapres 2001, menjadi anggota kabinet tahun 2004 meninggalkan koalisi kebangsaaan sehingga menjadi faktor kemenangan Hidayat Nurwahid dari Koalisi Kerakyatan dalam pemilihan Ketua Umum MPR tahun 2004. Pada. tahun 2009 PPP  sempat "limbung" walau akhirnya konsisten di kabinet dan meraih kursi wakil ketua MPR.

Bagimana dengan Golkar? Di tengah gelombang reformasi masih kuat, pada tahun 1999 Golkar masih mampu merebut ketua DPR hingga memenangkan Pemilu 2004 meski hanya sedikit jatah kursi dalam kabinet Gus dur dan Megawati, antara tahun 1999-2004.

Pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58 persen, Golkar peraih suara terbanyak pemilu  gagal merebut kursi presiden setelah calon hasil konvensi gagal maju pada putaran kedua pilpres, suaranya di bawah SBY dan Megawati.

Gagal di pilpres, Golkar  berhasil membangun blok Koalisi Kebangsaan untuk merebut kursi ketua DPR, adapun wakil ketua di DPR untuk mitra koalisinya termasuk PDI-P.

Situasinya mirip seperti Koalisi Indonesia Hebat melawan Koalisi Merah Putih saat ini. Perbedaannya, Koalisi Kerakyatan tidak walk out massal dan menerima kekalahan serta tidak mengeluh pada media dan menyalahkan partai lain.

Koalisi Kerakyatan dengan cepat melakukan konsolidasi dan mendapatkan kemenangan untuk kursi MPR di luar perhitungan Golkar dan PDI-P motor Koalisi Kebangsaaan.

Pada Pemilu  tahun 2009 Golkar terlempar  kembali dengan suara 15.037.757 (14,45 persen), terpaut 6 persen dari Partai Demokrat yang memperoleh suara meningkat drastis dari 7 persen menjadi 20 persen.

Meski Golkar adalah kompetitor dalam Pilpres 2009, namun SBY tetap mengajak Golkar dalam KIB jilid 2. Duduknya Golkar dalam koalisi ini makin diperkuat dengan kemenangan ARB atas Surya paloh dalam perebutan ketua umum Golkar.

Pemilu tahun 2009 kali pertama ketua DPR lepas dari tangan Golkar sejak pemilu Orde Baru hingga saat ini. Tanpa posisi ketua DPR Golkar banyak melakukan manuver politik "membahayakan"  termasuk menggaet PDI-P untuk kasus Century.

Walaupun kita tahu bahwa manuver parlemen berkali-kali dilakukan, namun sebanyak itu pula mampu diatasi dengan elegan dan dengan cara demokratis oleh Presiden SBY.

Sepuluh tahun berkuasa, dinamika politik di dalam maupun di luar parlemen, di mass media dan di social media hanya membuat repot namun tidak menjadi gangguan serius bagi pemerintahan SBY.

Jaman sudah berubah. Namun Jokowi-JK tentunya belajar dari pengalaman.

*Staf Khusus Presiden Periode 2009-2014
(dis/ftu)