GAGASAN
Patrialis Akbar (polindonetwork/dok)
29/9/2015 19:58:25
808

Pendapat Berbeda Patrialis Soal Calon Tunggal Pilkada

Harianlampung.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memilih untuk menggelar referendum jika Pilkada hanya diikuti satu pasangan calon, tidak secara bulat diputus  oleh 9 panel hakim konstitusi yang mengadili uji materi itu. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyatakan, pendapat berbeda terkait putusan itu.

Dalam pertimbangannya, Patrialis berpendapat referendum dengan menyatakan, setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal tersebut, berbeda dengan pemilihan dalam pilkada.

Patrialis berpendapat, syarat calon yang ikut serta di pilkada adalah subjek hukum atau orang yang telah memenuhi syarat tertentu. Sedangkan, pemilihan sendiri, merupakan memilih dari beberapa pilihan.

“Pilkada bukan merupakan referendum, akan tetapi pemilihan dari beberapa pilihan atau lebih dari satu untuk dipilih. Jika calon tunggal dibenarkan dalam Pilkada, maka bisa jadi suatu saat akan terjadi penyelundupan hukum," tutur Patrialis.

Patrialis berpendapat, calon tunggal dapat melahirkan liberalisasi yang dilakukan para pemilik modal untuk membeli partai politik. Sehingga bisa mengakibatkan tipisnya peluang menang calon independen.

“Agar adanya pasangan calon lain, seyogyanya persyaratan calon independen lebih dipermudah," ujar dia.

Patrialis menilai, Mahkamah terlalu jauh masuk kepada kewenangan pembentuk UU dengan membenarkan adanya calon tunggal. Bahkan, dalam sejarah perubahan UUD 1945, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan dengan uncontested election.

“Keberadaan calon tunggal meniadakan kontestasi. Pemilu tanpa kontestasi pada dasarnya hakikatnya bukan pemilu yang senafas dengan asal luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur dan adil)," terang Patrialis.

Patrialis menyatakan, berdasarkan pertimbangan diatas, dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan pemohon harus ditolak,.

Akan tetapi, pendapat Patrialis kalah suara dengan 8 hakim konstitusi lainnya yang mengadili uji mater ini. MK memutuskan, pilkada dengan calon tunggal tetap harus digelar serentak. Referendum dengan memilih, setuju atau tidak setuju terhadap calon tersebut, menjadi penentu calon tunggal itu menjadi kepala daerah atau tidak. Jika yang tidak  setuju lebih banyak, maka pilkada diulang  pada periode berikutinya.
(pin)