GAGASAN
Juniardi (bln.doc)
14/10/2014 02:18:04
1457

Publikasi APBD Cegah Korupsi

Harianlampung.com -  Tidak ada alasan bagi Badan Publik  untuk tidak menjelaskan kepada public, terkait proses trasparansi anggaran yang bersumber dari APBD/APBN.

Jika pejabatnya "bungkam" itu menjadi persoalan lain, yang harus jadi bahan kajian dan evaluasi bagi pimpinannya. Padahal bentuk transparansi yang bisa dilakukan sangat sederhana dan biaya murah, bisa dengan menerbitkan poster program yang berisi rincian kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD disertai lokasi kegiatan, per SKPD yang dilengkapi dengan nominal sesuai angka di APBD, juga diikuti nama pimpinan kegiatan (atau sering disebut pimpro) dan nomor kontak SKPD. Ada beberapa daerah yang menerapkna pola trasparan sederhana, mereka buat poster seukuran 80 x 100cm dicetak kemudian ditempelkan saja di halaman BKD, akhirnya tidak perlu lagi banyak orang Tanya.  Ini bisa juga dilakukan oleh Pemprov Lampung, program dan anggaran SKPD ditempel di setiap kantor kelurahan, kecamatan, SKPD, ketimbang gambar pejabatnya, yang mirip kampanye politik.

Soal transparansi, pada dasarnya masyarakat tidak menuntut banyak kepada pemerintah. Karena petani, pedagang besar maupun pedagang kaki lima, nelayan dan ribuan profesi lainnya mungkin tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu apa itu APBD.

“Yang kita tahu adalah, kita punya pemerintah. Dan pemerintah mengelola uang rakyat untuk mensejahterakan mereka (rakyat),". Menjadi pertanyaan? Kenapa jika sudah bicara anggaran, padahal duit  Negara yang nota bene dari rakyat itu, birokrat selalu wketakutan untuk membuka selebar-lebarnya informasi mengenai anggaran atau ini kepada masyarakat. “Jika kita kaji kenapa pemerintah sepertinya enggan terbuka perihal APBD, akan menjadi rumit. Tetapi yang lebih baik adalah mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa ketika pihak yang "dikuasakan" untuk mengelola hak orang, dan si em-punya hak tidak diberi kesempatan untuk  ikut dalam pem¬bahasan hak, maka hal ini bisa dianggap sebuah kesewenangan dan menyalahgunakan kuasa.”

Dalam konteks anggaran sebagai fungsi perencanaan, pemerintah semestinya memberitahukan kepada masyarakat—tanpa terkecuali—apa saja yang akan dilakukan dan berapa biaya yang dikeluarkan. Mungkin tidak perlu detail, sehingga setidaknya mereka tahu misalnya bahwa tahun ini bahwa ada atau tidak dapat jatah dari APBD.

Mempublikasikan APBD adalah penerapan dari azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. TIdak hanya mandate UU no 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi public, tapi juga dimandatkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan banyak aturan lainnya. Jadi, sudah seharusnya APBD sebagai ”kitab suci” pelaksanaan program kegiatan pembangunan dipublikasikan kepada rakyat.

Mungkin, bentuk transparansi inilah yang perlu dirumuskan secara bersama. Publikasi APBD bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti  pembuatan poster APBD, sudah saatnya Lampung melakukan hal yang sama. Jika pemerintah mau memberitahukan kepada masyarakat sipil jumlah uang yang digunakan serta rincian besar peruntukannya, ini akan melahirkan sebuah kepercayaan (trust) serta rasa memiliki. Terlepas dari akan munculnya ketidak¬puasan dari sebagian pihak karena tahu kebutuhan mereka tidak diakomodir, namun setidaknya pemerintah berani menyampaikan hal yang sebenarnya. Namun yang paling mendasar, dengan publikasi akan membantu pemerintah dari sisi pengawasan. Masyarakat sipil akan ikut mengawasi jalannya pem-bangunan karena mereka mengetahui jenis program dan kegiatan yang dilakukan. Apalagi jika pemerintah berani merinci kegiatan sekaligus menyebutkan nama Penanggungjawab Kegiatan dan nomor kontak, hal ini akan memberikan efek psikologis yang positif dan rasa puas dari masyarakat.

Mempublikasikan anggaran (apa pun caranya) adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Mempublikasikan anggara adalah salah satu cara untuk berbagi peran dengan masyarakat. Mempublikasikan anggaran akan menghindarkan banyak pihak dari perbuatan salah. Mempublikasikan APBD adalah bentuk transparansi anggaran. Transparansi anggaran, langkah awal mencegah korupsi.

(jun/nay/bln)