HUKUM
Rozali Umar (rizki/harlam)
18/12/2014 19:16:58
5488

Kasus Hartarto, Tiga Wartawan Kuasakan ke PWI

Harianlampung.com - Tiga wartawan dari harian di Lampung memberikan kuasa kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung untuk memproses dan menyelesaikan masalah mereka. Ketiganya berharap ada penyelesaian yang berkeadilan dan penegakkan etika profesi.

Ketiga wartawan dari Harian Trans Lampung, Harian Pilar, dan Haluan Lampung mendapat perlakuan pelecehan profesi dari pengusaha yang juga anggota DPRD Lampung, Hartarto Lojaya. Ia menyuruh mereka meninggalkan ruangan dalam acara jumpa pers awal pekan lalu. Ia hanya memperkenankan 3 wartawan dari harian lokal.

"Kami mengadu dengan harapan dapat keadilan dan penegakkan aturan. Kami merasa tidak ada yang salah dalam peristiwa itu," kata Yudi, wartawan yang mengadu, Kamis (18/12).


Pengaduan wartawan diterima di kantor PWI Lampung, Bandarlampung, Kamis (18/12). Diterima Ketua PWI Supriadi Alfian, anggota Dewan Kehormatan Provinsi PWI Noverisman Subing, dan Direktur Lembaga Advokasi dan Konsultasi Hukum (LAKH) PWI Rozali Umar.

Direktur LAKH Rozali Umar mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan itu. Berdasarkan penelitian sementara, pihaknya menemukan unsur menghalangi tugas wartawan.

"Kami simpulkan sementara Hartarto Lojaya telah menghalangi tugas wartawan. Pekan depan kami undang dia guna mengklarifikasinya," katanya.


Menurut dia, ketiga wartawan yang mengadu itu mendapat perlakuan tidak semestinya. Hartarto dan stafnya yang bernama Dedi menyuruh mereka meninggalkan ruangan tempat konferensi pers. Ketiganya kemudian dibawa turun dari lantai dua tempat itu.

Tahap pertama berupa klarifikasi sesuai Pasal 18 UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999. menurut Rozali, pihaknya berupaya menyelesaikan persoalan lewat dialog. Tapi, jika cara ini buntu, persoalan akan dibawa ke ranah hukum.

"UU itu menyebut hukuman yang menghalangi tugas pers paling lama 2 tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta," kata Rozali.