HUKUM
Ilustrasi (furqon/harlam)
19/12/2014 19:42:12
3975

Kasus Hartarto, PWI Siap Bawa ke Ranah Hukum

Harianlampung.com - Konflik  antara Anggota DPRD Provinsi Lampung Hartarto Lojaya dan tiga wartawan di Lampung, belum ada titik terang penyelesaian. Kedua pihak masih berkukuh pada pendirian masing-masing.

Tadi siang, Jumat (19/12) sekitar pukul 14.00 WIB, Hartarto Lojaya mendatangi Sekretariat PWI Lampung di Jalan Ahmad Yani  Bandarlampung. Dia bertemu dengan tiga wartawan yang mengaku menjadi korban pelecehan profesi.  Pertemuan berlangsung tertutup dan dimediasi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Lampung.

"Kita akan mengkaji, apakah benar sikap Hartarto yang tidak memperbolehkan tiga wartawan meliput  jumpa pers beberapa waktu lalu, masuk dalam katagori menghalangi tugas wartawan atau tidak," kata Anggota DKD PWI Lampung Noverisman Subing usai pertemuan.

Menurut Nover, untuk saat ini pihaknya hanya memfasilitasi pertemuan antarkedua pihak yang berkonflik. "Tadi, kita persilakan mereka menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya menurut versi masing-masing," terangnya.  Selanjutnya, kata Nover, DKD akan mengkaji hasil pertemuan tersebut.    

Sementara,  Direktur Lembaga  Advokasi dan Konsultan Hukum (LAKH) PWI Lampung  Rozali Umar mengatakan,  pihaknya siap membawa masalah ini ke ranah hukum.  Jika benar tindakan Hartarto terhadap tiga wartawan tersebut masuk katagori pelecehan profesi wartawan.

"Jika benar masuk  katagori mengahalangi  tugas wartawan, kita siap mendamping tiga wartawan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum," kata Rozali.

Meski demikian, sambung Rozali,  pihak yang berkonflik juga tetap memiliki alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini. "Salah satu alternatifnya, dia (Hartarto) menyampaikan permohonan maaf  lewat media dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. LAKH  PWI hanya melakukan pendampingan. Keputusan langkah yang akan diambil merupakan kewenangan pihak pelapor (tiga wartawan)," jelasnya.

Ke depan dia berharap,  seluruh pihak memahami Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik.

"Kebebasan Pers itu dijamin oleh undang-undang, teman-teman punya hak memperoleh informasi dan menyebarkannya melalui pemberitaan. Ini perlu dipahami semua pihak, agar  kasus seperti ini tidak terulang lagi," terangnya.

Dia juga meminta wartawan lebih  profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik dengan mengedepankan kode etik profesinya.

Di tempat yang sama, Roni salah satu wartawan yang menjadi korban pelecehan profesi berharap Hartarto menyampaikan permintaan maaf melalui media.

Sementara Yudi, wartawan Trans Lampung, yang juga menjadi korban pelecehan tesebut, membatah ada lobi-lobi khusus untuk mencapai kesepakatan damai dalam pertemuan itu. "Tidak ada lobi-lobi, dia (Hartarto) hanya mengklarifikasi kejadian pelecehan itu," kata Yudi.

Terpisah, Hartanto membantah menggelar konfrensi pers.  Dia  menyatakan, saat itu hanya melakukan klarifikasi atas pemberitaan di media, terkait penyegelan ruko di Pasar Tengah Tanjungkarang  yang dilakukan Pemkot Bandarlampung.
(iqbal/mnz/mf)