HUKUM
Ilustrasi (harlam/dok)
12/1/2015 13:43:18
1522

Sengketa Lahan Way Dadi, DPRD Miliki Laporan Pansus

Harianlampung.com - Komisi I DPRD Provinsi Lampung yang membidangi antara lain pertanahan,  mengaku telah memegang laporan panitia khusus (pansus) yang dibentuk untuk mendalami sengketa lahan Way Dadi, Sukarame, Bandarlampung.

Komisi itu juga sudah mendapat  surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), laporan warga Way Dadi, dan lainnya. "Jum`at (9/1) kemarin berkas sudah kita terima. Sebagai janji kita, maka kami langsung meninjau lokasi besok," kata Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi, di Bandarlampung, Senin (12/1).

Menurut Bambang, peninjanuan pada Selasa (13/1) merujuk pada beberapa dokumentasi yang diterima komisi tersebut.

Pihaknya telah menerima surat dari Gubernur Lampung terkait penyelesaian lahan Way Dadi. Surat sebelumnya dikirimkan pimpinan DPRD.

Pada rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu, warga Way Dadi mendesak DPRD agar Pemerintah Provinsi Lampung melepas aset tersebut, disertai payung hukum berbentuk peraturan daerah (perda).

Sengketa lahan Way Dadi ini belum menemui titik terang selama 34 tahun. Lahan seluas 88 hektar yang menjadi aset Pemprov Lampung belum dilepas kepemilikannya, sementara ratusan kepala keluarga sudah menempati lahan tersebut. Warga yang menempatinya mengantongi izin dan surat jual beli.

Komisi I DPRD Lampung menyetujui pelepasan Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemprov Lampung di Kelurahan Way Dadi. Lembaga legislatif itu meminta Gubernur Lampung segera mengurus administrasi untuk legalitas pelepasan.
(bayu/riz/eh)