HUKUM
Tiga terdakwa korupsi Pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Bandarlampung (bln.doc)
14/10/2014 01:21:29
12037

Tiga Terdakwa Alkes dituntut Berbeda

Harianlampung.com -  Tiga terdakwa tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Bandarlampung pada Anggaran (DIPA) tanggal 24 Oktober 2012, dituntut berbeda. Ketiganya yaitu, Suwondo Bandarlampung sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan M. Noor ketua panitia pengadaan, keduanya merupakan PNS Dinkes Bandarlampung, serta Lukman direktur PT Terala Inter Nusa (Rekanan).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rudy Hartono menyatakan, ketiganya bersalah malanggar pasal 3 jo pasal 18 No 31 tahun 1999 UU RI tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tiga terdakwa telah merugikan uang negara sebesar Rp 15,5 miliar.

“Meminta, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suwondo selama 6 tahun, dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan penjara,” kata Rudy dihadapan Ketua Majelis Hakim, Poltak Sitorus, pada sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (22/09). 

Berbeda dengan dua terdakwa lainnya, terdakwa Suwondo dituntut dengan pidana penjara lebih ringan. Sedangkan kepada terdakwa M Noor dan terdakwa Lukman, JPU Rudy menuntut keduanya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp500 Juta subsidair 6 bulan penjara. 

Dalam pertimbangan JPU sebelumnya, hal yang memberatkan, para terdakwa melanggar program pemerintah tentang pemberantasan korupsi, dan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp7,2 miliar lebih. Sedangkan yang meringankan, para terdakwa mengakui perbuatannya, tidak menikmati kerugian negara, dan  sopan dalam persidangan. 

Terkait tuntutan JPU tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan pledoy dalam sidang berikutnya. 

Dalam dakwaannya JPU menjelaskan, bermula pada tahun 2012, terdapat pengadaan alat kesehatan dan KB pada RSUDT Kota Bandarlampung yang dilaksanakan berdasarkan dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penambahan (APBNP) tugas pembantuan Direktorat Jendral Bina Uapaya Kesehatan Kementrian Kesehatan RI dengan Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp15,5 Miliar.

Kemudian, dalam perencanaan dan pengajuan bantuan nggaran pengadaan alkes dan KB dilakukan oleh Dr Aulia Indrasari, selaku Direktur RSUDT melalui program E-Planning di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan memenuhi syarat berdasarkan surat pengantar dari Walikota 22 Agustus 2011 perihal usulan APBN/ TP tahun 2012.

Kemudian setelah prosedur semua selesai, Dr Wirman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan terdakwa Suwondo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya Wirman menunjuk terdakwa Muhamad Noor sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang. Dan selanjutnya terdakwa Luqman diangkat menjadi Komisaris PT Tralela Internusa berdasar No. 43 tanggal 14 Agustus 2012 notaris Mainazer Zein. Sedangkan Direktur PT Tralela Internusa adalah Kusnandi Guliling (sudah meninggal). 

Selanjutnya, Kusnandi membuat daftar 3 data pembanding harga item-item alat kesehatan yang akan dilakukan pengadaannya, yang didalamnya sudah tertera secara terperinci nama alat-alat, merk dan tipe alat. Dan dilanjutkan Luqman untuk dengan membuat 3 surat penawaran, yang sudah dibubuhi tandatangan dari masing-masing perusahaan, yakni dari Direktur PT Menggala Jaya, dan Direktur PT Risa Putra Mandiri dan Direktur PT Darma Cipta Abadi.

"Bahwa terdakwa Luqman membuat harga perkiraan sendiri (HPS) yang diserahkan kepada terdakwa M Noor dan Soewondo dengan nilai sebesar Rp15,453.978.000, yang dilanjutkan sebagai harga pembanding dari Perusahaan lain dengan sedemikian rupa, agar lelang tersebut dimenangkan oleh terdakwa Luqman," jelas Rudi Hartono. 

Sebelumnya Lukman membuat surat penawaran palsu dua perusahaan untuk mendampingi PT Terela Inter Nusa dalam proses pelelangan. 

Sebelum memalsukan dukumen penawaran, Lukman, berkordinasi M Noor, agar diperiksa dan tidak terjadi kesalahan. "Setelah diperiksa terdakwa M Noor, terjadi persaingan tidak sehat atau persekongkolan antar penyedia barang dan jasa, namun terdakwa M Noor membiarkannya dan tetap dilanjutkan," tutur Rudy Hartono.  ((don/nay/bln))