HUKUM
Kantor BKD Pringsewu (sulistiyo/harlam)
16/1/2015 16:51:47
2969

PNS Mangkir, Sanksi 5 Hari Isi Absen di Inspektorat

Harianlampung.com - Inspektorat Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung membuktikan janji memberikan sanksi kepada para pegawai di lingkup pemkab setempat yang melanggar aturan kedisiplinan.

Kali ini sanksi diberikan kepada para pegawai yang kedapatan mangkir kerja, saat Inspektorat bersama Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) setempat menggelar inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu.

Para pegawai yang mangkir kerja saat sidak tersebut diberi sanksi mengisi absensi kehadiran selama 5 hari berturut-turut di kantor inspektorat setempat. "Penerapan sanksi itu setelah kelur surat keputusan dari Sekda. Kami (BKD) sudah melayangkan surat ke Sekda Pringsewu melalui Asissten III tentang temuan pegawai mangkir ini,” kata Sekretaris BKD Pringsewu Yanwir pada harianlampung.com melalui telpon, Jumat (16/1).

Menurut Yanwir, surat untuk sekda itu ditanda tangani langsung Kepala BKD Dawam Raharjo  dengan tembusan ke Bupati dan Kepala Inspektorat Pringsewu. ”Mungkin Senin (19/1) sudah ada tidak lanjut dari Sekda. Namun untuk lebih jelasnya hubungi saja Kabid Pembinaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai,” terang  Yanwir.

Terpisah, Kabid Pembinaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai BKD Pringsewu, Ikhsan membenarkan, pihaknya sudah melayangkan surat resmi ke Sekda Pringsewu terkait temuan hasil sidak dihari pertama kerja tahun 2015 (Jumat 2/1) lalu.

Menutur Ikhsan, surat itu berisi perihal laporan hasil sidak yang menemukan 54 pegawai baik honorer mau pun PNS di lingkup Pemkab Pringsewumangkir kerja.

Rincian  pengwai yang kedapatan mangkir di hari pertama kerja tahun 2015 diantaranya, pada Dinas PU ada 41 pegawai, Kesbangpol 8 pegawai, dan Perizinan Satu Pintu 5 pegawai. ”Untuk masalah sanksinya kita masih menunggu jawaban dari  Sekda, mungkin Senin sudah turun jawabannya,” jelas Ikhsan.

Ikhsan menambahkan, sebelumnya beberapa hari dari sidak itu, pihaknya sudah memanggil untuk mengklarifikasi para pegawai yang dianggap mangkir. ”Mereka sudah kami klarifikasi semua. Intinya kedepan diminta  lebih disipilin lagi dalam bekerja. Apalagi sebagian besar mereka yang mangkir berstatus PNS,” ungkapnya.

Pelanggaran disipilin oleh para pegawai tersebut, lanjut  Ikhsan, belum dikategorikan sebagai pelangaran berat atau ringan, tetapi hanya kurang kedisipilinan saja. ”Untuk itu, kemungkinan sanksi yang diberikan hanya sebatas mengisi absensi 5 hari kerja berturut-turut di Kantor Inspektorat Pringsewu. Sedang pelaksanaan sanksi itu menunggu surat resmi turun dari Bapak Sekda,” jelasnya.
(Suslistiyo/mnz /eh)