HUKUM
Yusril Ihza Mahendra (harlam/dok)
02/2/2015 17:29:34
2184

Gugatan Agung Cs Kandas di PN Jakarta Barat

Harianlampung.com - Gugatan Tim Penyelamat Partai Golkar yang komandoi Agung Laksono kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Majelis hakim memutuskan mengabulkan eksepsi yang diajukan tergugat, Aburizal Bakrie.

“Majelis hakim PN Jakarta Pusat hari ini mengabulkan eksepsi tergugat Aburizal Bakrie, Idrus Marham dkk, yang diwakili kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, Widodo Iswantoro dkk," kata Yusril melalui akun Twitter-nya, Senin (02/02).

Dikatakan Yusril, para kuasa hukum mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Agung Laksono.

“Seluruh argumen kuasa hukum Aburizal Bakrie dkk diterima majelis hakim, bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Agung Laksono dkk," katanya.

Yusril menambahkan, sebab berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 33 UU Parpol, perkara perselisihan parpol harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai.

Majelis hakim menolak dalil penggugat bahwa penyelesaian internal dianggap telah dilakukan dengan adanya pernyataan Prof. Muladi yang membuat penggugat menganggap membawa masalah ke mahkamah partai tidak perlu lagi.

“Hakim berpendapat bahwa statement Prof. Muladi tersebut tidak bisa dianggap sebagai putusan mahkamah partai, meski Muladi adalah ketua mahkamah partai," katanya.

Yusril menambahkan, dengan putusan tidak berwenang mengadili tersebut, hakim bertanya kepada kuasa hukum Agung Laksono Cs apakah akan menerima atau akan kasasi ke MA. “Kuasa hukum Agung Laksono mengatakan akan konsultasi dulu dengan kliennya. Mereka diberi kesempatan 14 hari untuk menyatakan sikap," ujar Yusril.

Sementara itu, waketum  Golkar kubu  Agung, Yoris Raweyai mengatakan, putusan Pengadilan mengembalikan persoalan itu ke internal partai ke Mahkamah Partai.

Putusan itu, NO atau niet ontvankelijke verklaard yang berarti gugatan tidak dapat diterima. Yorrys menegaskan bahwa tidak ada yang gugatannya dikabulkan atau ditolak dalam hal ini. Hanya saja, karena Ketua Mahkamah Partai hasil Munas Riau 2009, Muladi sudah menolak menyelesaikan kisruh ini maka semua kembali ke penyelesaian lewat juru runding. “Sekarang kembali ke juru runding," ujar dia.
(pin/mf/eh)