HUKUM
Dirpolair Polda Lampung Kombes Edion didampingi Wakil Direktur AKBP Sukahar (bln.doc)
14/10/2014 01:37:55
20376

Dirpolair Klaim PT Tripatra Nusantara Miliki Izin

Harianlampung.com -  Direktur Kepolisian Air (Dirpolair) Polda Lampung Kombes Edion mengklaim bahwa PT Tripatra Nusantara mempunyai izin lengkap mengenai bongkar muat dan jual beli BBM jenis solar di wilayah perairan Lampung. 

Hal tersebut di sampaikan Edion kepada wartawan berbagai media di aula lantai 2 saat Jumpa Pers di Markas Polair, Senin (28/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Edion terkait dengan adanya pemberitaan selama beberapa hari secara berturut-turut oleh salah satu koran harian di Lampung. Pemberitaan tersebut mengangkat dari berbagai sisi soal aktivitas bongkar muat tanker milik PT Tripatra Nusantara yang membawa BBM jenis solar masuk dan keluar Lampung. Pemberitaan tersebut juga menyinggung tentang adanya alokasi jatah BBM khususnya solar untuk Lampung yang "dialihkan" keluar provinsi.

"Hari pertama pemberitaan itu terbit, Dirpolair langsung melakukan penyelidikan. Polair sudah melakukan penyidikan, dan hasilnya izin perusahaan lengkap. Hasilnya benar terjadi penjualan BBM jenis solar keluar Lampung oleh PT Tripatra Nusantara. Tapi yang dijual adalah solar dengan harga ekonomianPertamina, bukan yang bersubsidi. Dan semua proses yang dilakukan PT Tripatra Nusantara legal karena dia mempunyai perizinan yang sah dan lengkap," jelas Edion.

Lanjutnya, untuk izin amdal pun juga ada, UPL dan UKL langsung di tanda tangani oleh Bupati Pesawaran. Dan izin usaha banker servis pun ada izinnya.

"PT ini ada lah lawan usaha pertamina, sehingga jika PT ini mengirimkan BBM ke luar provinsi tidak ada masalah. BBM supsidi tidak diperjual belikan untuk industri, jika tertangkap tangan BBM tersebut di perjual belikan, maka akan di tangkap," terang dia.

Dijelaskannya, PT Tripatra Nusantara adalah jenis bunker services BBM, salah satu kompetitor dari Pertamina. Sudah punya beragam ijin. Seperti izin Usaha Niaga Terbatas BBM dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI yang berlaku lima tahun sejak Mei 2013. Sertifikat izin usaha pengangkutan BBM dari Kementrian ESDM RI Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berlaku hingga 6 Mei 2018. Surat izin tentang penimbunan BBM dari Pemerintah Provinsi Lampung lewat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah yang berlaku hingga 21 Juni 2015. Izin lingkungan dari Bupati Pesawaran sejak 21 Juli 2014. Persetujuan tambat pinggiran di Kampung Mutun dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Betung yang berlaku hingga 12 September 2015," jelas Edion membacakan surat ijin apa saja yang dimiliki PT Tripatra Nusantara untuk operasional perusahaannya.

"Saya juga sering kok bertanya ke Pak Verie Lumintang (Kepala Depot Pertamina Panjang) terkait dengan pasokan BBM terutama jenis solar di Provinsi Lampung. Pak Lumintang bilang pasokan Lampung aman. Kita tidak seperti Provinsi lain yang sudah jerit-jerit karena susahnya mendapat BBM jenis solar," tambah Edion.

Edion menyampaikan bahwa Dirpolair tidak menemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi terutama solar yang dilakukan PT Tripatra Nusantara. 

"Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu. Dan harus tertangkap tangan dulu serta harus bisa dibuktikan asal dari BBM tersebut baru kami boleh menindak dari segi penegakan hukumnya. Kalau ada bukti-bukti pelanggaran tindak pidana dibidang Migas maka Ditpolair akan mengambil tindakan sesuai UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas," jelasnya.

Dia mengimbau, jika masyarakat menemukan dan melihat tentang penyalah gunaan BBM supsidi agar segera melaporkan, sampai saat belum ada oknum yang tertangkap tangan sedang melakukan aksi tersebut. 

"Jika melihat dan tahu, tolong segera melaporkan, segera melapor ke saya, saya siap 24 jam, dan langsung terjun ke lokasi," imbaunya.

Namun sayangnya, klarifikasi tentang bongkar muat BBM oleh PT Tripatra Nusantara di kawasan pantai pesisir Lampung, tepatnya di Pantai Mutun Pesawaran tidak dihadiri oleh pihak perusahaan.  ( (don/CR5/nay/bln))