HUKUM
Zainal Arifin Mochtar Bersaksi di Praperadilan BG (harlam/dok)
13/2/2015 13:37:06
910

Ahli: Mustahil, Pimpinan KPK Harus Selalu 5 Orang

Harianlampung.com - Pihak Komjen Budi Gunawan menyoal penetapan tersangkanya yang hanya diputuskan oleh 4 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja. Ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Muchtar menilai mustahil jika menginginkan pimpinan KPK harus selalau diisi oleh 5 orang dalam memutuskan setiap perkara.

Pendapat itu disampaikan Zainal saat diajukan sebagai ahli oleh kuasa hukum KPK, dalam sidang lanjutan praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/02).

“Secara pembacaan struktural Undang-Undang KPK, mustahil diterjemahkan bahwa kolegial kolektif itu harus selalu 5 dan wajib 5 pimpinan KPK," ujar Zainal.

Menurutnya, ada waktu di mana pimpinan KPK kurang dari lima orang. Salah satunya, adalah saat pergantian pimpinan yang mengharuskan pimpinan KPK tidak lagi berjumlah 5 orang. Bahkan, ada kalanya pimpinan KPK mengalami conflict of interest atau konflik yang melibatkan anggota keluarga dan pimpinan KPK sehingga tidak bisa menjabat posisi tersebut. “Karena alasan ada kondisi conflict of interest sehingga tidak bisa 5," ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada itu.

Zainal menambahkan, apabila terjadi halangan demikian, maka tidak mungkin KPK berhenti atau tidak memutuskan sebuah perkara. Ia menyebut, kekosongan pimpinan minimal harus setengah plus satu dari keseluruhan anggota. “Minimal harus setengah plus satu, kalau di KPK minimal 3 pimpinan," ujar dia.

Dengan begitu, kata Zainal, berlaku hukum forum yang berarti pengambilan keputusan diambil oleh forum beranggotakan setengah plus satu dari jumlah pimpinan.

Hukum forum tersebut, ujar dia, memang tidak diatur Undang-Undang KPK, namun Komisi Yudisial menggunakannya. Di KY, berlaku forum 5 orang untuk memutuskan pengawasan kewenangan hakim.

“Pengambilan keputusan untuk kewenangan pengawasan hakim sekurang-kurangnya 5 orang, dari 7 komisioner," kata dia.

Sedangkan apabila pimpinan KPK tersisa tinggal 2 orang maka berlaku Peraturan Pengganti Undang Undang pelaksana tugas pimpinan KPK.
(pin/eh)