HUKUM
Kejaksaan Tinggi Lampung
17/11/2014 10:19:30
18447

Kejati Rahasiakan Nama Saksi Kasus Umroh Fiktif

Harianlampung.com - Kejaksaan Tinggi Lampung terus mendalami kasus dugaan korupsi umroh fiktif Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2013. Kejati berjanji mengungkap siapa yang bertanggungjawab atas kerugian uang negara tersebut.

Kasipenkum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Pemeriksaan tersebut untuk memenuhi data dan informasi, agar keterangan yang diberikan tidak simpang siur.

Menurutnya, kasus ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sebab pihaknya melakukan pemeriksaan mulai dari titik nol. Ini untuk meyakinkan publik siapa saja yang terlibat kasus tersebut.

”Kita memang masih terus selidiki umroh itu, sudah kita lakukan pemanggilan, ada beberapa orang. Namun kami belum bisa mempublikasikan nama-namanya, karena masih dalam penyelidikan. Nanti kalau sudah pas waktunya, akan dipublikasikan,”kata Yadi saat dihubungi pada Ahad (16/11).

Saat disinggung terkait perkara umroh Pesawaran, yang lebih duluan masuk penyidikan Kejari Kalianda dibandingkan dengan kasus umroh fiktif pemprov, Yadi mengaku karena untuk pembuktian kasus korupsi membutuhkan ketelitian dan kecermatan agar tidak tebang pilih dalam menetapkan siapa yang paling bertanggungjawab.

”Untuk mengungkap kasus korupsi itu butuh kecermatan dan ketelitian, sehingga orang yang bertanggungjawab terkait kasus itu, dapat benar dinyatakan bersalah,” kata dia.

Diketahui sebelumnya, Kejati Lampung terus disorot tentang penanganan kasus dugaan korupsi dana umroh fiktif senilai Rp20 Miliar pada tahun 2013 di Pemerintah Provinsi Lampung. Lembaga hukum tersebut sampai saat ini belum menyentuh para pejabat tinggi di kantor Gubernur Lampung. Kejati mengaku baru memeriksa Kabag Agama Biromental Sekertariat Daerah ProvinsiLampung, Najib dan lima orang panitia dengan kapasitas sebagai saksi.

“Beberapa orang sudah kami mintai keterangannya, termasuk Kabag Agama dan lima orang panitia. Selain mereka, kami juga sudah memeriksa dua orang PPTK dan dua sampel dari jamaah umroh,” kata Kasipenkum Kejati Lampug.

Yadi menambahkan, tim penyidik masih terus bekerja guna mencari tahu apakah dalam perkara tersebut terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. “Yang jelas kita masih dalami kasus tersebut. Kita juga masih melakukan survei di lapangan untuk mencari data-data tambahan,” ujarnya.

Penyidik, lanjut Yadi, juga akan memanggil beberapa kelompok jamaah yang ikut dalam umroh tersebut. “Kami masih menelusuri mana yang anggota dewan yang ikut umroh dan yang di luar anggota dewan. Itu (penelusuran), untuk melengkapi puldata dan pulbaket,” jelasnya.

Terkait Herlina Warganegara, selaku mantan Kepala Biro Sosial Provinsi Lampung yang dilaporkan LSM Gerakan Anti Korupsi (Gakin) beberapa waktu lalu, Yadi mengaku telah menerima laporan tersebut. Namun, ia mengaku belum melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. “Iya kami sudah terima laporan itu. Tapi kami belum menjadwalkan kapan pemanggilannya,” kata dia.

Kapan perkara Umroh tersebut ditingkatkan ke penyelidikan, lagi-lagi Yadi mengatakan dalam waktu dekat ini akan ditingkatkan.”Mudah mudahan secepatnya ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Kalau sudah ke penyelidikan, berarti kan sudah jelas ada tindak pidananya,” terangnya.

Menurut Yadi, pihaknya tidak bisa terburu-buru untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus dana umroh. Sebab, kata dia, untuk menentukan tersangka harus mengumpulkan data dan keterangan dari sumber yang jelas serta didukung dengan beberapa alat bukti lainnya. Setelah itu masih perlu mengklarifikasi data yang dapat mendukung perkara untuk menentukan unsur-unsur pidananya. 

(don/mf/bln)