HUKUM
Pengadilan Negeri (harlam/dok)
23/2/2015 09:19:08
1242

PN Jakarta Selatan Tolak Permohonan Kasasi KPK

Harianlampung.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima kasasi yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG). Pengadilan Negeri menilai kasasi yang diajukan KPK tidak dapat diproses sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 8 tahun 2011.

"Pengajuan kasasi itu tidak diterima sebab Ketua Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan SEMA nomor 8 tahun 2011," terang Kepala Bagian Humas PN Jaksel, Made Sutrisna ketika dikonfirmasi, Minggu (22/02) malam.

Dikatakan Made  berkas kasasi yang diajukan oleh KPK itu telah diterima oleh PN Jakarta Selatan pada Jumat (20/02) lalu. Kasasi tersebut diajukan atas putusan praperadilan hakim Sarpin Rizaldi mengenai sah tidaknya penetapan tersangka Komjen BG oleh KPK.

"Baru diterima pada hari Jumat. Kasasi itu tidak diterima juga karena salah satunya dalam Pasal 45A UU MA kan praperadilan tidak bisa diajukan kasasi, salah satunya itu," ujar Made.

Atas pertimbangan itu, perkara itu tidak diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak perlu dikirim ke MA langsung.

Mengutip Surat Edaran MA Nomor 8 tahun 2011 tersebut,  Perkara-perkara yang menurut Pasal 45A Undang-undang Mahkamah Agung dikecualikan tidak boleh diajukan kasasi (Undang-undang no 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009):

a. Putusan tentang praperadilan

b. Putusan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau diancam pidana denda

c. Perkara tata usaha negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

SEMA itu menyatakan, perkara-perkara tersebut tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung. Pengajuan Kasasi itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

SEMA itu juga menyatakan, Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum (Perlawanan, Kasasi dan Peninjauan Kembali).
(pin/eh)