HUKUM
Kejaksaan Tinggi Lampung
18/11/2014 14:04:23
14714

Kasus Kredit BTN, Kejati Periksa Ahli OJK

Harianlampung.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeriksa saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemeriksaan ini terkait kasus penyalahgunaan kredit Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Lampung tahun 2009 sebesar Rp3 miliar. 

Kasi Penuntutan Kejati Lampung, Azrijal mengatakan hari ini (Selasa, 18/11), akan mendatangi pihak OJK guna pemerikasaan yang mengakibatkan kerugian uang negara.

"Ia rencananya besok (hari ini/red) kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli dari pusat, kalau untuk namanya saya lupa," kata Azrijal saat dihubungi, Senin (17/11).

Azrijal mengatakan, karena yang akan dilakukan pemeriksaan ini adalah ahli dari OJK Pusat, maka Kejati yang akan lebih aktif melakukan pemeriksaan. 

"Untuk materi pertanyaan terhadap ahli tersebut seputar objek KUR itu apa dan bagaimana prosedurnya, persyaratannya, dalam hal pelaksanaan itu analisis bertugas sebagai apa. Kemudian kita kaitkan dengan kasus kita dan siapa yang bertanggungjawab dalam kasus ini," tuturnya.

Disinggung terkait berapa besar kerugian negara, Azrijal menerangkan akan menunggu hasil berita acara pemeriksaan (BAP) ahli, yang selanjutnya akan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) RI. 

Ia menambahkan, sebagian berkas pemeriksaan terkait kasus tersebut sudah diserahkan ke BPK. Sebagai berkas penyempurna, pihaknya masih menunggu hasil BAP terhadap ahli OJK. 

"Setelah selesai, semua kita serahkan, tinggal ekpos kerugian negara. Kalau kerugian negara estimasinya sudah ada, tetapi kalau dari BPK yang belum," kata dia. 

Kemudian terkait pemeriksaan para tersangka, prinsipnya sudah cukup tetapi kan dari ahli nanti akan tergambar sudah cukup atau tidaknya tergantung hasil dari pemeriksaan ahli besok.

Sebelumnya, Kejati Lampung menetapkan lima orang tersangka dalam perkara penyalahgunaan kredit Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Lampung tahun 2009 sebesar Rp 3 miliar. Tiga dari lima tersangka merupakan pejabat BTN pada tahun 2009. 

Lima tersangka tersebut yakni, Mantan Pinca BTN Lampung 2009, Joshua Silaen; Analis Oficer (AO) Nanang Murtanto dan Case Bintoro. Sedangkan dari swasta yakni, Komisaris PT Dwi Mitra Lampung Harsani Merawi; Kuasa Direktur PT Dwi Mitra Lampung Pendi Hasanudin.

Kasi Penkum Kejati Lampung, Yadi Rachmat menjelaskan penyidik sedang memerdalam pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengetahui ada atau tidak tersangka baru dalam perkara tersebut. "Sedang didalami, kalau memang ada keterlibatan pihak lalin maka akan ditindak lanjuti tergantung hasil pemeriksaan penyidik nanti," kata dia diruang kerjanya, Kamis (3/7) lalu.

Dijelaskan, kelima tersangka berdasarkan bukti awal dan keterangan beberapa saksi melakukan perbuatan pidana korupsi dengan modus menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai kredit perumahan sebanyak 23 nasabah. Tujuannya tidak lain untuk mendapat keringanan bunga dari fasilitas KUR tersebut.

"KUR yang digunakan sebanyak Rp3 miliar. Dan itu kerugian awal yang merupaka hasil perhitungan penyidik. KUR merupakan fasiltas kredit untuk pengembangan usaha kerakyatan bukan untuk perumahan. Kalau dugaan adanya kredit fiktif dalam kegiatan tersebut, itu juga masih didalami," kata dia.

Ketiga tersangka dari pihak BTN ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor 364 sedangkan dari pihak swasta nomor 363. "Ancaman mereka diancam pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara," kata dia. 

Atas kelimanya, penyidik tidak melakukan penahanan dengan alasan belum dianggap perlu. "Belum ada yang urgen, mereka masih koperatif sehingga penyidik belum memutuskan untuk melakukan penahanan," kata dia. 
(don/mf/bln)