HUKUM
Ilustrasi (harlam/dok)
25/2/2015 21:39:54
3084

PNS Rumah Sakit Sukadana Didakwa Korupsi Alkes Rp5 M

Harianlampung.com - Sunaryo (50), pegawai negeri sipil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana, didakwa korupsi alat kesehatan (alkes) di rumah sakit tersebut, hingga merugikan negara sebesar Rp1,72 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Indra mendakwa Sunaryo dengan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tentang perubahan dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terkait kasus korupsi pengadaan alkes tahun 2012 sebesar Rp5 miliar.

Perbuatan merugikan negara ini juga didakwakan terhadap Suhadi Ridhuan (penuntutan terpisah), Direktur Utama PT Mitra Bina Medika (rekanan). Hal tersebut terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Rabu (25/2).

Dugaan korupsi ini dilakukan antara Juli 2012 sampai Januari 2013. Bermula RSUD Sukadana menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar untuk pengadaan alkes pada Oktober 2011. Sunaryo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan informasi harga alkes dari tiga perusahaan di Jakarta, CV Kharisma Utama, PT Chioda Altima Semesta, dan PT ASIAmed.

Kata Jaksa Indra, Sunaryo menyusun HPS dengan cara mengompilasikan nilai terendah kemudian menambahkan Pajak Penghasilan Negara sebesar 10 persen dan biaya keuntungan serta overhead sebesar 15 persen. Hingga HPS yang dibuat oleh Sunaryo nilainya mencapai Rp4,89 miliar.

“Namun, Sunaryo tidak melakukan kajian ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kejelasan besar total perkiraan biaya pekerjaan dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa,” katanya.

Kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa juga tidak mengusulkan perubahan HPS tersebut mengingat HPS itu tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan Rencana Anggaran  Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Suparjo (saksi) dan dr Agung Romilan (saksi, mantan Direktur RSUD Sukadana).

Setelah dinyatakan menang, Sunaryo dan Suhadi melakukan kontrak senilai Rp4,84 miliar untuk pengadaan 21 item alkes. Namun, ternyata sebelum penandatanganan kontrak, Suhadi telah memesan 21 item alkes tersebut dari PT Kharisma Utama dan PT Chioad Altima Semesta.

“Tapi, dari 21 item yang dipesan, hanya 16 item yang bisa dipenuhi dan diserahkan kepada RSUD Sukadana,” kata Indra.

Jaksa Indra menambahkan, Sunaryo tidak melakukan survei harga real di pasaran dalam menentukan HPS sehingga terjadi kemahalan harga. Sedangkan Suhadi tidak memerhatikan harga riil dari pabrikan dengan memerhitungkan PPN sebesar 10 persen ditambah keuntungan sebesar 15 persen.

“Sehingga terdapat kelebihan pembayararan sebesar Rp1,27 miliar,” kata dia. 
(doni/riz/eh)