HUKUM
LBH Bandarlampung
21/11/2014 20:32:06
4227

Warga Kampung Sawah Minta Perlindungan LBH

Harianlampung.com - Puluhan warga  mengatasnamakan Forum Masyarakat Bersatu (FMB) mendatangi Lebaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Kamis (20/11). Mereka meminta perlindungan atas lahan yang mereka tempati hingga tiga generasi.

Warga Kampung Sawah Beres, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandarlampung, menilai PT Kereta Api Indonsia (KAI) Lampung melakukan pengusiran dengan modus menandatangi surat pernyataan dengan iming-iming jika lahan tersebut dijual akan diganti rugi segera. Lima kepala keluarga (KK) dari 400 KK di kelurahan itu diduga diintimidasi perwakilan PT KAI dengan modus tersebut.

Menurut Ketua FMB, Robert Gultom, pada waktu jaman Belanda PJKA tidak pernah mengusik warga. Setelah menjadi persero PT KAI mulai mengusik lahan itu. "Memang kami tidak mengurus ke BPN, karena rumit itu," ujar Robet.

Lebih lanjut Robet  menceritakan, sebagian besar warga telah menggali sejarah tanah tersebut namun, belum ada bukti sejarah awal tanah itu secara tertulis. "Tanah itu dulunya rawa yang kami timbun," ujarnya

Intinya  warga menolak pengukuran yang dilakukan PT KAI. Tujuan pengukuran yang dilakukan PT KAI untuk membayar tanah warga. 

Dia mengatakan, dari dulu warga Kelurahan Sawah Brebes menduduki lahan tersebut tidak ada yang mengusir. "Jika BPN mau ukur dan terbitkan sertifikat mau bantu ya, kami ucapkan terimakasih. Sebelumnya ada warga yang telah didata dan menandatangi surat namun seperti di intimidasi oleh tim yang dibentuk PT KAI.

Untuk itu, tambah dia, jadi ini pembohongan yang dilakukan PT KAI. Dari 400 KK, hanya lima yang sudah tandatangan. Jika lahan tersebut milik PT KAI, silakan tapi jangan hanya mengklaim, ujarnya

Disisi lain,  LBH Bandarlampung, Fahrul Fauzi Silalahi mengatakan, banyak pengalaman LBH dalam menangani sengketa. Namun permaslahan dasar harus jelas. Untuk itu, LBH tidak hanya pendampingan namu upaya hukum agar ada kepastian hukum.

"Ini proses panjang,  LBH tidak hanya itu (pendampingan) namun dilihat dari politik. Artinya bisa merangkul semua, jika ada 200 orang ya, kita rangkul semua," kata dia.

Fahrul mengatakan, jika memang PT KAI punya bukti kepemilikan lahan, pihaknya meminta untuk membuktikan. "Sampai hari ini LBH belum meliat bukti lahan itu. Satu kemenangan kita, sudah menduduki dan kita harap eksekutif dan legislatif bisa bantu selesaikan ini," kata dia.

Intinya, kata Fahrul, jika FMB sudah menguasakan pada LBH sebagai pendamping hukum, jangan serahkan penuh. Namun LBH dan FMB bergerak semua. "Kalau kami dampingi legalitas formal saja, ayo sama-sama agar kita kompak, yang penting satu pintu saling koordinasi agar cepat selasai. Kalau kita kuat, PT KAI makin arogan, jangan sampai ada celah PT KAI untuk tertibkan, mereka sudah salahi kewenangan mereka," urainya.
(din/mf/imr)