HUKUM
Mance
26/11/2014 08:57:59
2405

Mance Penuhi Panggilan Kejaksaan

Harianlampung.com - Abdurrahman Sarbini atau Mance, mantan Bupati Tulangbawang, Provinsi Lampung, akhirnya penuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Lampung. Ia diperiksa terkait kasus dugaan kredit fiktif Bank BTN Lampung tahun 2009 sebesar Rp3 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Kasi Penuntutan Kejati Lampung, Azrijal yang didampingi Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Yadi Rachmat saat ditemui di kantor Kejati Lampung, Selasa (25/11).

Mance dicecar dengan 20 pertanyaan perihal hibah lahan milik Pemerintah Kabupaten Tulangbawang yang digunakan sebagai pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTN Lampung.

Pemeriksaan tersebut berlangsung sekitar tiga jam. Mance datang seorang diri sekitar pukul 9.30 WIB dan pulang pukul 12.30 WIB. Penyidik Kejati Lampung mengajukan sekitar 20 pertanyaan terkait penghibahan lahan milik Pemkab Tulangbawang dan kredit fiktif BTN Lampung.

Azrijal mengatakan, materi pemeriksaan seputar kerja sama antara PT Dwi Mitra dengan Pemkab Tulangbawang mengenai lahan tanah untuk perumahan pada tahun 2007.

“Kemudian kesepakatan ini ditindak lanjuti dengan adanya hibah tanah pada tahun 2009. Kerja sama ini ditandatangani oleh Sekda (Sekretaris Daerah) Tulangbawang saat itu, Darwis Fauzi dan disaksikan oleh beberapa pejabat pemkab,” kata Azrijal, Selasa (25/11).

Ia menambahkan, pihaknya sudah mengonfirmasikan mengenai penandatangan berita acara hibah lahan ini kepada Mance dalam pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut. Menurut Azrijal, Mance mengaku tidak tahu menahu mengenai penandatanganan tersebut.

“Untuk kerja sama dengan PT Dwi Mitra, dia (Mance) mengaku tahu. Tetapi hanya sebatas laporan lisan. Sedangkan untuk penandatanganannya, Mance tidak tahu. Karena hibah ini kendalinya ada di bawah sekda,” katanya.

Keterangan ini, kata Azrijal, sesuai dengan keterangan dari beberapa saksi yang sudah diperiksa oleh Kejati Lampung dalam perkara ini. Salah satu saksi yang diperiksa yakni mantan Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Tulangbawang Firmansyah.

“Menurut Firmansyah, Mance memang tidak ada ketika penandatangan itu. Ini formilnya. Materiilnya akan kami tanya lagi ke beberapa orang tentang tanda tangan ini,” katanya.

Firmansyah sendiri menyaksikan penandatanganan hibah lahan pemkab tersebut. Ia menambahkan, yang perlu diketahui bahwa tanah yang dihibahkan itu masih tercatat sebagai aset Pemkab Tulangbawang dan belum dihapus. “Seharusnya sesuai prosedur, jika dihibahkan maka harus dihapus sebagai aset,” kata Azrijal.

Lebih lanjut dikatakannya, pihak Kejati Lampung juga telah memanggil Darwis. Namun, yang bersangkutan tidak bisa datang karena sakit dan sedang di rawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. “Kami sudah melakukan pemanggilan. Tetapi tidak bisa datang. Dia juga mengirimkan bukti rekam medik bahwa sedang menderita sakit kanker,” ujarnya.

Terkait hal ini, Azrijal akan terlebih dahulu menelusuri rekam medik tersebut sebelum melakukan pemanggilan ulang kepada Darwis. “Akan kami kroscek dahulu. Karena jika sakit memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Perkara ini telah menyeret empat tersangka ke dalam Rumah Tahanan Bandarlampung, yakni Nana Murtanto dan Casebintoro (analis officer bank), Hartani Merawi (Komisaris PT DWI Mitra Lampung), dan Pendi Hasanudin (Direktur PT Dwi Mitra Lampung).

Berdasarkan bukti awal dan keterangan beberapa saksi keempat tersangka melakukan perbuatan pidana korupsi dengan modus menggunakan KUR untuk membiayai kredit perumahan sebanyak 23 nasabah. Tujuannya untuk mendapat keringanan bunga dari fasilitas KUR tersebut. Berdasarkan estimasi sementara, dugaan KUR macet dalam bentuk pembangunan perumahan di Tulangbawang yang terjadi tahun 2009 ini mencapai Rp3 miliar.

Saat dikonfirmasi, Abdurrahman Sarbini membenarkan telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Lampung mengenai perkara kredit fiktif Bank BTN Lampung. Mance mengatakan, ia diajukan lima pertanyaan terkait kredit perumahan bagi PNS Tulangbawang.

“Saya jawab tidak tahu soal itu, karena itu urusan Bank BTN. Dan Pemkab Tulangbawang hanya menghibahkan tanah untuk PNS seluas 10 x 20 meter persegi per orang,” kata Mance melalui pesan singkat.
(don/mf/imr)