HUKUM
Jusuf Kalla (harlam/dok)
13/4/2015 09:28:27
466

JK ke Bandung, Jadi Saksi Meringankan di Sidang Tipikor

Harianlampung.com - Hari ini, Senin (13/04), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dijadwalkan menjadi saksi meringankan bagi politikus Partai Golkar Syafiuddin alias Yance dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Yance didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pembebasan lahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sumuradem, Indramayu, Jawa Barat. "Kurang lebih pukul 09.00 WIB," kata Juru Bicara JK, Husain Abdullah, Minggu (12/4/2015).

Husain mengatakan, JK akan dikawal Pasukan Pengamanan Presiden seperti sewajarnya. Husain mengaku tidak tahu apakah PN Tipikor Bandung akan menambah pengamanan di PN Tipikor Bamdung. "Pengawalan seperti biasa, oleh Paspamres. Entah lah di PN Bandung apakah perlu pengamanan tersendiri atau tidak," ujar Husain.

Menurut Husain, setelah menghadiri persidangan, JK dijadwalkan tiba kembali di Jakarta pukul 15.00 WIB untuk mengikuti rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pada Jumat (10/04) lalu, JK mengaku siap membela Yance. Menurut JK, percepatan pembebasan lahan PLTU tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2006 Nomor 71. Saat itu yang menandatangani adalah JK sebagai Wakil Presiden pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Waktu itu saya mendorong dan tentu memimpin pelaksanaannya. Itu pertama harus dengan pembebasan lahan di tempat itu," kata JK  di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/04).

JK mengaku memerintahkan Yance yang ketika itu menjabat Bupati Indramayu untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Menurut JK, pembebasan lahan PLTU Sumuradem tergolong cepat dibandingkan PLTU lainnya. Langkah Yance yang cepat membebaskan lahan terkait pembangunan pembangkit listrik bertenaga 600 megawatt itu menurut JK malah menguntungkan negara.

Sebab itu, JK merasa perlu hadir dalam persidangan sebagai saksi meringankan Yance untuk menjelaskan program pembebasan lahan tersebut.  "Karena dia dianggap bersalah dalam hal pembebasan itu dan itu keputusan pemerintah Keppres lagi, maka tentu saya harus memberikan kesaksian apa isi bahwa benar itu adalah pemerintah dan keputusan pemerintah," kata JK.

Mengenai indikasi penggelembungan harga lahan yang diduga dilakukan Yance dalam pelaksanaanya, JK mengatakan, masalah itu merupakan urusan pengadilan.

Yance didakwa melakukan penggelembungan ganti rugi tanah menjadi Rp57.850/meter persegi. Sedangkan harga nilai jual obyek pajak milik PT Wiharta Karya Agung hanya sebesar Rp14.000/meter persegi.

Akibat perbuatannya, negara diduga merugi Rp4,1 miliar. Yance didakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 dan 3 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara.

JK ke Bandung, Jadi Saksi Meringankan di Sidang Tipikor

Politikindonesia - Hari ini, Senin (13/04), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dijadwalkan menjadi saksi meringankan bagi politikus Partai Golkar Syafiuddin alias Yance dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Yance didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pembebasan lahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sumuradem, Indramayu, Jawa Barat. "Kurang lebih pukul 09.00 WIB," kata Juru Bicara JK, Husain Abdullah, Minggu (12/4/2015).

Husain mengatakan, JK akan dikawal Pasukan Pengamanan Presiden seperti sewajarnya. Husain mengaku tidak tahu apakah PN Tipikor Bandung akan menambah pengamanan di PN Tipikor Bamdung. "Pengawalan seperti biasa, oleh Paspamres. Entah lah di PN Bandung apakah perlu pengamanan tersendiri atau tidak," ujar Husain.

Menurut Husain, setelah menghadiri persidangan, JK dijadwalkan tiba kembali di Jakarta pukul 15.00 WIB untuk mengikuti rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pada Jumat (10/04) lalu, JK mengaku siap membela Yance. Menurut JK, percepatan pembebasan lahan PLTU tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2006 Nomor 71. Saat itu yang menandatangani adalah JK sebagai Wakil Presiden pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Waktu itu saya mendorong dan tentu memimpin pelaksanaannya. Itu pertama harus dengan pembebasan lahan di tempat itu," kata JK  di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/04).

JK mengaku memerintahkan Yance yang ketika itu menjabat Bupati Indramayu untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Menurut JK, pembebasan lahan PLTU Sumuradem tergolong cepat dibandingkan PLTU lainnya. Langkah Yance yang cepat membebaskan lahan terkait pembangunan pembangkit listrik bertenaga 600 megawatt itu menurut JK malah menguntungkan negara.

Sebab itu, JK merasa perlu hadir dalam persidangan sebagai saksi meringankan Yance untuk menjelaskan program pembebasan lahan tersebut.  "Karena dia dianggap bersalah dalam hal pembebasan itu dan itu keputusan pemerintah Keppres lagi, maka tentu saya harus memberikan kesaksian apa isi bahwa benar itu adalah pemerintah dan keputusan pemerintah," kata JK.

Mengenai indikasi penggelembungan harga lahan yang diduga dilakukan Yance dalam pelaksanaanya, JK mengatakan, masalah itu merupakan urusan pengadilan.

Yance didakwa melakukan penggelembungan ganti rugi tanah menjadi Rp57.850/meter persegi. Sedangkan harga nilai jual obyek pajak milik PT Wiharta Karya Agung hanya sebesar Rp14.000/meter persegi.

Akibat perbuatannya, negara diduga merugi Rp4,1 miliar. Yance didakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 dan 3 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara.
(pin/eh)