HUKUM
Sidang MK (harlam/dok)
20/4/2015 13:47:40
619

Ahli: Pemberhentian Pimpinan KPK Inkonstitusional

Harianlampung.com - Pemberhentian sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi tersangka, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang. Pasalnya, status tersangka belum menegaskan apakah seseorang orang itu salah atau tidak.

Setidaknya demikian pendapat yang disampaikan  Prof Eddy OS Hiariej dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam sidang lanjutan uji materi pasal 32 ayat (2) UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Uji materi ini dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).

“Seseorang yang berstatus tersangka harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Eddy.

Pernyataan Eddy diperkuat dengan beberapa pasal di KUHAP. Eddy mengatakan, landasan penetapan tersangka juga harus berdasarkan beberapa barang bukti.

"Apabila seseorang baru saja dinyatakan tersangka dan diberhentikan dari jabatannya, itu melanggar asas praduga tak bersalah dan juga mengekang hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam proses due of law," ucapnya.

Dengan demikian, Eddy menyampaikan pasal 32 UU 30/2002 tentang KPK sangat bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. “Sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam UU 1945," ujarnya.

Dalam sidang ini, pemerintah juga berencana akan menghadirkan ahli pidana yaitu Prof Romli Atmasasmita. Sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan ahli dari pihak pemerintah pada Mei 2015.
(pin/eh)