HUKUM
Gedung MK (harlam/dok)
21/4/2015 08:37:33
795

MK Tegaskan Hakim Ad Hoc Bukan Pejabat Negara

Harianlampung.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hakim ad hoc bukanlah pejabat negara. Putusan ini menjawab gugatan para hakim ad hoc terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK, Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (20/04).

Dalam pertimbangannya MK, menyitir Pasal 122 huruf e UU ASN. Menurut MK, dengan mengingat sifat, pola rekrutmen, tidak ada pembatasan usia berakhir masa tugasnya serta ruang lingkup tugas dan kewenangan yang bersifat terbatas dan sementara, maka penentuan hakim ad hoc yang dikategorikan bukan sebagai pejabat negara tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Penentuan kualifikasi hakim in casu hakim ad hoc, apakah sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal polisy) yangs ewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada, sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tertentu," ujar majelis hakim.

MK menyatakan, penentuan kualifikasi pejabat negara yang dikecuallikan untuk hakim ad hoc sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk UU.

Sebelumnya, 11 hakim ad hoc mempersoalkan Pasal 122 Huruf e UU ASN karena keberatan jika profesi hakim ad hoc bukan dianggap sebagai pejabat negara. Ketentuan itu menyebutkan semua hakim di lingkungan peradilan sebagai pejabat negara, kecuali hakim ad hoc.

Menurut pemohon hakim ad hoc seharusnya layak dianggap sebagai pejabat negara jika mengacu pada Peraturan Mensesneg Nomor 6/2007 tentang Jenis dan Dasar Hukum Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya. Pengertian pejabat negara adalah yang diangkat dan diberhentikan Presiden. Faktanya, semua hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan melalui Keppres.
(pin/eh)