HUKUM
Ilustrasi (harlam/dok)
11/12/2014 18:25:15
2837

Saksi Kasus Korupsi, Kepala DKP sempat Tergagap

Harianlampung.com - Sidang kasus korupsi kios mini di Dinas Kelautan dan Perikanan Bandarlampung, menghadirkan kepala dinas kantor bersangkutan, Mansur Sinaga. Ia sempat tergagap ketika ditanya tentang lokasi pembangunan proyek bernilai Rp1,7 miliar lebih.

"Kenapa sertifikat tidak digunakan dalam perencanaan tetapi dana DAK bisa turun?" tanya Poltak Sitorus, hakim ketua dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (11/12). Poltak menilai, lokasi proyek merupakan sumber masalah perkara yang kini disidang.

Poltak mengatakan, dalam perencanaan disebutkan pembangunan dilaksanakan di PPI Lempasing. Sedangkan pelaksanaannya dipindahkan ke Gudanglelang Ujungbom, Kecamatan Bumi Waras.

"Kenapa seperti itu? Sudah turun anggarannya baru dipindah. Apa alasannya, apa dasarnya?" tukas Poltak. 

Dia mengtakan, tujuan utama penuntasan perkara korupsi adalah mengembalikan uang negara yang ditilap oleh para koruptor. "Kalau mau mengembalikan kerugian negara tidak akan diapa-apain. Saya jamin. Kami tujuannya recovery asset, bukan penjarakan orang," ujarnya.

Perkara ini telah menyeret Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bandar Lampung Agus Mujianto. Agus didakwa melakukan korupsi proyek pengadaan kios pemasaran hasil perikanan di dinas tersebut pada tahun 2012.

Selain Agus Mujianto, kuasa direktur CV Tirta Makmur Cahaya Raden Ery Adil Rahman Sukma Dinata (dalam berkas terpisah) juga menjadi terdakwa pada perkara yang sama.

Oleh Jaksa Elis Mustika keduanya didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UURI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan dua tersangka lain, Agus Sujatma dan Hendrik (Direktur CV Tirta Makmur Cahaya) masih dalam proses pemberkasan di Polres Bandar Lampung.

Dalam dakwaannya, Jaksa Elis mengatakan, dugaan korupsi ini terjadi ketika DKP Bandar Lampung menerima dana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,776 miliar untuk kegiatan rehabilitasi sara dan prasarana pemasaran.

“Agus Mujianto selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) lalu menandatangani HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai Rp 1,775 miliar,” kata Jaksa Elis.
(doni/mf)