INVESTASI
Karo Keuangan Pemprov Lampung Wan Ruslan Abdul Gani
18/11/2014 10:16:39
4601

Dana Bagi Hasil, Rp1 Triliun untuk 15 Kabupaten/Kota

Harianlampung.com - Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk membayar dana bagi hasil kepada 15 pemerintah kabupaten/kota se-Lampung. Dana bagi hasil itu dibayarkan pada tahun anggaran 2014 dan 2015.

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Lampung Wan Ruslan Abdul Gani menjelaskan anggaran tersebut merupakan alokasi terbesar APBD 2015 Lampung untuk pembayaran bagi hasil kepada kabupaten/kota. Pada APBD 2014, anggaranya sebesar Rp700 miliar.

“Alokasi di (APBD) 2014 itu, Rp700 miliar, untuk semua kabupaten/kota. Di (APBD) 2015 dianggarkan Rp1 triliun. Jadi nanti langsung kami selesaikan berikut bagi hasil yang TA 2015. Itu sudah besar sekali alokasi itu (Rp1 triliun),” ujar Wan Ruslan.

Wan Ruslan mengakui, pemprov belum menyelesaikan seluruh kewajiban itu. Karena keuangan pemprov belum stabil. Ini yang menyebabkan pemprov masih menunggak pembayaran dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota.

Namun demikian, lanjut Wan Ruslan, secara bertahap pembayaran diselesaikan. “Itu kan (pembayaran dana bagi hasil) ada aturan dan mekanismenya. Seingat saya, sudah ada kesepakatan antara pemprov dengan kabupaten/kota untuk pembayaran dana bagi hasil tersebut," ujarnya.

Dalam kesepakatan tersebut, terus Wan Ruslan, dana bagi hasil yang belum diselesaikan di TA 2013, diselesaikan di APBD TA 2014 ini dan dana bagi hasil TA 2014 akan diselesaikan di APBD TA 2014 dan 2015. 

“Sudah, itu sudah sepakat semua kok. Mungkin, ada hal-hal lain yang memang mereka memerlukan (dana) cepat. Tetapi kan untuk pembayarannya, harus kita lihat dulu keuangan dari pendapatan pemprov yang masuk di kas daerah,” katanya. 

Wan Ruslan menambahkan, sejauh ini, pihaknya telah menyelesaikan pembayaran dana bagi hasil untuk TA 2013 kepada seluruh kabupaten/kota dan dana bagi hasil 2014 kepada sebagian kabupaten/kota. 

“Sudah di proses semua itu, yang 2013. Nah, untuk yang 2014 ini, ada yang sudah ada yang belum. Karena semua itu nanti kita ada prosedurnya. Kita terbitkan dulu rekomendasi gubernurnya, persetujuan, kemudian baru pembayaran. Kemudian kabupaten/kota juga ada prosedur yang mereka harus lewati seperti meneken berita penerimaannya oleh bupati/wali kota masing-masing,” tandasnya. 
(cr5/r6/mf/bln)