INVESTASI
Ilustrasi (harlam/dok)
06/3/2015 17:59:19
2879

Dana Pembebasan Lahan Tol Wilayah Lampung Rp13,8 Trilyun

Harianlampung.com - Pemerintah Pusat menyiapkan dana sebesar Rp13,8 trilyun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembebasan lahan Jalan Tol Sumatera wilayah Lampung ruas Bakauheni-Terbanggibesar.

Kepada harianlampung.com, Ketua Tim II Persipan Pembebasan Lahan Tol Lampung Tauhidi membenarkan besaran dana pembebasan lahan tersebut. "Ya saya dengar dari media seperti itu. Penggunaanya secara global," kata Tauhidi di ruang kerjanya, Jumat (6/3).

Menurut Tauhidi, saat ini Tim II sudah melakukan pematokan atau centerline lahan yang akan digunakan sebagai jalur tol di Kecamatan Terbanggibesar. "Tim kita dan PPK sembari sosialisasi juga mengerjakan pematokan secara simultan. Kalau dipresentasikan sudah mencapai 70 persen," terangnya.

Menurut dia, out put dari pematokan ini nantinya berupa penetapan lokasi jalur yang akan digunakan. Sebelum ditetapkan akan dilakukan uji publik terlebih dahulu.

Uji publik ini, lanjut dia, untuk menentukan siapa pemilik lahan yang sudah dipatok sebagai jalur tol serta berapa luas lahan yang dipakai.

"Intinya kita mengakomodir kepentingan masyarakat. Kalau uji publik sudah mencapai 75 persen dari keseluruhan dan masyarakat menyetujui, baru kita usulkan untuk dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur," paparnya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan tahapan uji publik ini, Tim II akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menganalisis kepemilikan lahan yang akan digunakan. Setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menunjuk tim independent (apprasial) untuk melakukan ganti rugi kepada warga.

Menurut Tauhidi, sebagian besar lahan yang akan digunakan untuk jalur tol merupakan lahan pertanian, serta ada 1 sekolah yang masuk dalam centerline. "Pematokan ini sebagai penataan awal. Jika nanti ada kesulitan, ada kemungkinan akan digeser dari rencana awal. Kalau bergesernya tidak terlalu jauh masih dimaklumkan," ungkapnya.

Terkait jumlah anggaran yang akan digunakan untuk pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Pesawaran dan Lampung Tengah, Tauhidi belum bisa merinci. "Kita belum ada bocoran dari PPK (pejabat pembuat komitmen) nya. Kita di sini hanya memfasilitasi percepatan pembebasan lahan saja," jawabnya.

Dia memastikan ganti rugi lahan nantinya tidak hanya berpatokan pada nilai jual objek pajak (NJOP), tapi masih banyak hal lain yang menjadi pertimbangan.

Dia menambahkan, berdasarkan pertemuan antara Gubernur Lampung M Ridoh Ficardo dan Presiden Joko Widodo di Jakarta kemarin, pemerintah pusat menargetkan peletakan batu pertama (ground breaking) dilaksanakan pada April 2015 ini. "Kita sebagai bawahan presiden tentu siap mengejar target itu. Tadinya pekerjaan direncanakan 7 hari, akan kita selesaikan 3 hari. Tapi, menurut saya ground breaking itu, idealnya di bulan Oktober," terangnya.
(bayu/mnz/eh)