INVESTASI
Agus Nompitu (iqbal/harlam)
03/12/2014 21:25:33
4649

Dispenda Diminta Koordinasi dengan Biro Keuangan

Harianlampung.com - Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Agus Nompitu, meminta dinas pendapatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan biro keuangan setempat. Ini disampaikan terkait keluhan realisasi pencairan dana pajak bagi hasil (PBH) tahun 2013 yang tertunda.

"Kepala Biro Keuangan (Provinsi Lampung) juga menyatakan masalah ini sudah selesai," tegas Agus dalam Rapat Koordinasi Penggalian Potensi Pajak  di Ruang Abung  Gedung Balai Keratun, Rabu (3/12).

Menurut Agus pencairan dana pajak bagi hasil (PBH) itu memang dilakukan secara bertahap. Ia menyatakan bahwa saat ini antara dinas pendapatan kabupaten/kota dan biro keuangan provinsi sudah berkomunikasi.

Agus menjelaskan, kewenangan Dinas Pendapatan Provinsi sebatas penarikan pajak dan menentukan pembagiannya antarpemerintah provinsi dan daerah. Selanjutnya sambung dia, kewenangan realisasi pencairannya dilakukan oleh biro keuangan

Ia berharap, dispenda kabupaten/kota tidak akan lagi mengalami ketidakjelasan mengenai besaran PBH. "Untuk tahun 2014-2015 kami sudah tetapkan persentase pembagiannya melalui Pergub, " jelasnya.

Sementara mengenai pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,  pembagiannya, kata Agus, 70 persen masuk ke provinsi. Sedangkan 30 persennya  masuk ke kabupaten/kota. Untuk pajak air permukaan, akan dibagi secara merata antara daerah dan propinsi. Sementara pajak rokok dan bahan bakar, 70 persen masuk ke kabupaten/kota dan 30  persennya untuk provinsi.

Agus merinci selanjutnya dispenda kota tinggal menghitung total pembayaran pajak di daerahnya. Lantas dihitung persentasenya sesuai Peraturan Gubernur tersebut. Darisana akan diketahui berapa besarnya pajak bagi hasil yang mereka peroleh.

Ia menjelaskan penerbitan pergub ini adalah komitmen kami melakukan transparansi antar Dinas Pendapatan Provinsi dan Daerah.
(ih/mf/hl)