INVESTASI
Ambar Wahyuni (bayu/harlam)
11/12/2014 20:26:42
3045

Perjalanan Dinas, Potensi Terbesar Pemborosan Daerah

Harianlampung.com - Pemerintah Provinsi berikut 15 kabupaten/kota di Lampung telah memboroskan uang negara sebesar Rp11.,7 miliar. Hal ini terungkap dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung per 31 Oktober 2014, untuk semester II. Kerugian tersebut digunakan untuk belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.

Selain itu, BPK RI juga mengungkap 11 temuan yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp1,25 miliar. Permasalahan yang berakibat inefektivitas sebanyak 6 temuan sebesar Rp7,779 miliar serta permasalahan yang berakibat kekurangan penerimaan sebanyak 8 temuan sebesar Rp3,323 miliar, dan permasalahan administratif sebanyak 12 temuan.

Namun dari sejumlah temuan itu, BPK RI tidak menjabarkan permasalahan tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. BPK RI hanya menggambarkan secara keseluruhan permasalahan yang dihadapi 16 pemerintah daerah atau provinsi plus 15 pemerintah kabupaten/kota. 

Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Ambar Wahyuni mengatakan, audit ini dilakukan mulai dari Januari hingga 31 Oktober. Pemborosan uang negara itu dilakukan dengan banyak modus, diantaranya ditemukan di media cetak maupun elektronik, serta lembaga non profit.

“Kami liat nilainya besar dan waktunya lama, ada juga kerja sama dengan tv tapi tidak jelas, kan mestinya sehari ada jam tayang. Juga untuk media cetak, ada kerja sama sepihak kalau menayangkan daerah tersebut harus bayar 2014, itu baru 10 bulan belum sampai akhir tahun. Mestinya tidak harus minta dengan pemda,” tegas dia saat workshop dengan media, Kamis (11/12).

Dijelaskan Ambar, potensi pemborosan uang negara tersebut baru dilihat dari perjalanan dinas kepala daerah dan instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ada kecenderungan manipulasi data laporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat ekspose di Kemendagri, biaya transportasi dan akomodasi nihil, tapi nyatanya banyak pemborosan yang terjadi.

“Pemeriksaan ini bekerjasama dengan semua pihak transportasi, baik udara, darat, maupun laut. Untuk penerbangan, kita bekerjasama dengan Garuda dan maskapai lainnya. Sementara untuk perjalanan darat, kita berkoordinasi dengan travel-travel serta biaya kelengkapan dari perjalanan darat itu,” ungkapnya.

Ambar melanjutkan, pihaknya juga melakukan konfirmasi biaya akomodasi sesuai dengan berkas perjalanan. Jika ada temuan tidak sesuai dengan berkas itu, maka pemerintah daerah harus mengembalikan uang kerugian negara tersebut.

“Misalnya jika di dalam surat berkas itu ditulis 5 hari, maka dia menginap di hotelnya selama 4 malam. Jika konfirmasi dari pihak hotel ternyata dia hanya minep 2 malam, maka sisanya harus dikembalikan,” jelasnya.

“Temuan BPK ini pada perjalanan dinas untuk keseluruhan dan belum mengikuti yang sekarang Surat Pertanggung jawaban (Spj) sekretariat dewan. Sepanjang itu tidak sesuai dengan riilnya, maka kami akan mengangkat permasalahan itu,” tambah Ambar.

Ambar mengatakan, pemeriksaan itu baru mereka lakukan di lembaga eksekutif saja, meliputi insatansi pemerintahan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Untuk lembaga legislatifnya (DPRD), belum dilakukan sepenuhnya, sebab belum ada ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga hasil pemeriksaan di tiap daerah berbeda-beda.

“Tiap daerah itu berbeda, ada biaya hariannya lebih tinggi dari Kemenkeu, tetapi kita tidak mengangkat itu. Karena, di Kemendagri disesuain dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk 2015 nanti, penggunaan dan laporan keuangan harus disesuaikan dengan Kemenkeu,” tandasnya.

Sementara hasil pantauan BPK RI perwakilan Lampung, penyelesaian kerugian daerah per 30 September 2014 pada 15 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se wilayah Provinsi Lampung terdapat kerugian sebesar Rp201,265 miliar. Telah diangsur senilai Rp50,873 miliar atau sebesar 23,17 persen. 

Yang sudah dilunasi sebesar Rp72 miliar (39,73persen), sisa kerugian daerah tahun 2014 yang belum terbayarkan sebesar Rp78 miliar (37,09 persen). Untuk daerah yang menyelesaikan kerugian uang negara ada di Kabupaten Tulangbawang Barat dengan tingkat penyelesaian 99,07 persen. 

Sementara untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi per 2 Desember 2014 pada 15 kabupaten/kota sewilayah provinsi Lampung terdapat 6981 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp488 miliar (80,91%) sesuai dengan rekomendasi dengan nilai sebesar Rp231 miliar (47,41%), 1032 (14,78%) belum sesuai dengan nilai rekomendasi Rp236,515 miliar (48,46%).

Belum ditindaklanjuti dengan nilai Rp18 miliar (3.72%) dan 7 (0.10%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dengan nilai Rp1,9 miliar (0.39%).

(bayu/mf)