KAWASAN
Nelayan di Pesibar (ricko/harlam)
14/12/2014 22:24:55
2954

Bantuan Perikanan Tangkap Belum Sesuai Aturan

Harianlampung.com - Sekertaris Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Pesisir Barat,  Provinsi Lampung, Imam Habibudin membeberkan sejumlah fakta terkait  karut-marutnya pelaksanaan program  bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan-Perikanan Tangkap  (PUM-PT) di kabupaten setempat.

Imam Habibudin yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis pelaksana  progam PUMP-PT ini mengakui, realisasi  program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia itu, belum sesuai dengan aturan dan ketentuan  yang ditetapkan.  

“Kami sudah mewanti-wanti sejak awal,  agar kelompok jangan macam-macam. Ini uang negara dan mereka bertanda-tangan di atas meterai. Resiko mereka tanggung sendiri. Saya juga sudah sampaikan, program ini kita minta lagi tahun depan. Jadi jangan sampai ada masalah pada pelaksanaan yang sekarang. Nanti kita kena sanksi tidak dapat lagi,” bebernya kepada harianlampung.com

Menurut Imam, hasil evaluasi terakhir pihaknya, kondisi kegiatan PUMP-PT memang belum sesuai ketentuan. "Ini akan kami laporkan kepada pembina kegiatan di tingkat provinsi. Mengingat pejabat pembuat komitmen kegiatan ini ada di provinsi,” terangnya. 

Terkait  duagan pemotongan dana  oleh oknum  Unit Pelaksana Program  (UPP) tersebut, Imam mengaku belum tahu. “Saya juga heran kenapa mereka (kelompok nelayan ) enggak mau ngomong sama saya kalau ada masalah. Saya kan mitra mereka? Kenapa mereka takut pada kami?” ungkapnya .

Anehnya,  sebelumnya pihak  DPKP Pesisir Barat  justru mengaku baru tahu ada 29 kelompok nelayan yang bakal menerima kucuran dana  program PUMP-PT ini,  saat menerima surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat dari kementerian tersebut berisi perintah pada DPKP Pesisir Barat  melalui tim teknis untuk mengecek keabsahan kelompok  nelayan  penerima bantaun program ini sesuai daftar yang dikirim  ke pihak Kementerian Kelauatan dan Perikanan. “Tugas saya dimulai dari situ. Sebelumnya kami juga enggak tau,” kata Imam Habibudin.

Masih menurut Imam, 29 kelompok nelayan  di Pesibar  mendapat bantuan program PUMPT ini melalui jalur aspirasi. “Jalur aspirasi ini memang agak membingungkan. Tapi di sini semuanya lewat Ruspandi (Ketua MPC Pemuda Pancasila Pesisir Barata) dan pada tingkat pusat ditampung melalui Pak Sudin (anggota DPR RI dari PDIP asal Dapil Lampung),” ungkapnya. 

Dia melanjutkan,  DPKP baru dilibatkan saat Kemeterian Kelautan dan Perikanan  hendak melakukan verifikasi keabsahan kelompok  nelayan penerima bantuan  tersebut.”Jadi ini seperti turun dari langit,” ujarnya. 

Dia menjelaskan, berdasarkan  petunjuk teknis (juknis), kelompok nelayan  penerima bantuan seharusnya membuat dan menyampaikan laporan tertulis penggunaan dana terhitung 15 hari sejak mereka melakukan pencairan dana di bank. Laporan tersebut selain disampaikan ke provinsi juga disampaikan ke tim teknis kabupaten agar dapat dilakukan evaluasi dan pengawasan. “Sampai sekarang belum satu kelompok pun  yang mengirim laporan pada kami,” jelasnya .

Meski belum menerima laporan dimaksud,  menurut Imam, tim teknis DPKP tetap  melakukan evaluasi ke lapangan. Dari 29 kelompok, baru 11 yang berhasil di evaluasi.  Meski  demikian, Imam  tidak bersedia memberikan  data dokumen  hasil evaluasi dan verifikasi tersebut. Dia berdalih data dokumen tersebut tersebut tertingal di rumah.  Selain itu  evalusi dan verifikasi belum selesai semua, sehingga hasilnya belum bisa diberitahukan pada publik. "Masih ada 17 kelompok lagi yang belum dievaluasi dan diverifikasi,"elakanya.  

Ia hanya memastikan, berdasarkan aturan, kelompok nelayan harus membuat Rencana Usulan Bersama dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana sendiri dengan didampingi PPTK (petugas penyuluh tenaga kontrak). “Jadi RUB  tidak boleh dibuatkan pihak lain. Begitu aturannya,” terangnya.

 Ia juga menambahkan, tugas UPP Tangkap sebagai mitra DPKP adalah mendampingi nelayan dalam kegiatan peningkatan produksi. “Saya pastikan tugas mereka  (UPP) bukan mengkoordinir belanja.  Apalagi bertindak sebagai pihak yang mengadakan barang-barang kebutuhan nelayan. tidak ada aturannya itu,” tegasnya. 

Masih kata Imam, kelompok  nelayan  juga wajib mengadakan barang-barang sesuai RUB yang mereka sepakati bersama. Kelompok juga hanya punya waktu maksimal 30 hari untuk melakukan pengadaan. Itu terhitung sejak mereka melakukan pencairan dana di bank. Mengingat batas waktu telah terlampaui, Imam menegaskan, pihak pemerintah memberi toleransi hingga satu setengah bulan bagi kelompok untuk menyelesaikan kewajibannya. “Jadi paling lambat sampai akhir Desember 2014,” pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya,  realisasi program bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan-Perikanan Tangkap (PUMP-PT) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 29 kelompok nelayan di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, diduga sarat penyimpangan.  Pelaksanaan bantuan senilai Rp2, 9 miliar itu tidak sesuai petujuk teknis (juknis). 

Hasil penelurusan Bandarlampungnews, realisasi pelaksanaan program ini justru melibatkan salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang  terindikasi melakukan pemontangan dana untuk kelompok nelayan penerima bantuan tersebut. Akibatnya kondisi, bantuan perahu yang diterima kelompok nelayan tidak sesuai dengan rencana usulan bersama (RUB) yang ditetapkan. 

Selain memberdayakan kelompok nelayan, dalam pelaksanaanya, program ini menganut prinsip partisipatif, tranparansi dan akuntabel. Ironisnya, pihak UPP yang dibentuk  Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, sejak awal justru membantah adanya batuan tersebut untuk 29 kelompok nelayan di kabupaten tersebut.

Ketua UPPT setempat, Rusmansyah saat dikonfirmasibeberapa waktu lalu menegaskan, tidak ada program batuan apa pun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kelompok nelayan di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2014. Namun, belakangan, Rumansyah justru meralat pernyataan tersebut dan mengakui adanya program bantuan tersebut.  “Saya lupa, tidak ingat lagi,” kilahnya. 

Selain itu, pihak kelompok nelayan penerima batuan ini juga terkesan menutupi. Bahkan, plang papan informasi  program bantuan ini  tidak dipasang oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai pelaksana program ini. Sebagian anggota KUB mengaku tidak paham juknis  pelaksanaan program bantuan tersebut. 

Salah seorang  pengurus KUB yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku, KUB tidak pernah membuat RUB. Menurut dia, RUB justru  dibuat  oleh pihak UPPT. Pihak UPPT juga, lanjut dia, langsung menangani proses pengadaan peralatan bantuan yang akan diberikan pada kelompok nelayan. Sejumlah pengurus KUB juga mengakui adanya pemotongan dana melalui sekertaris dan ketua UPPT. 
(ricko/mnz/mf)