KAWASAN
Ekspose Aset Daerah. (eva/polindonetwork)
02/11/2015 20:42:49
726

PPKAD Pesisir Barat Ekspose Aset Daerah

Harianlampung.com - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten  Pesisir Barat, menggelar ekspose inventarisasi dan penilaian kembali barang milik daerah, Senin (2/11). Kegiatan berlangsung di Gedung Dharmawanita, Kecamatan Pesisir Tengah itu, dibuka Sekrertaris Daerah  Kabupaten  (Sekdakab) setempat, Fredy SM.

Ekspose ini dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum, Edy Mukhtar. Dalam sambutanya Sekdakab Fredy SM mengatakan, ekspose ini sangat penting sebagai bagian dari tahapan pendataan aset daerah.

”Lampung Barat sebagai kabupaten induk baru menyerahkan aset daerah kepada Pemkab Pesisir Barat pada akhir Desember 2014. Sehingga Januari tahun 2015 baru bisa didata kembali. Hasil pendataan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), melalui ekspose ini,” kata Fredy.

Dia menerangkan, saat ini Pemkab Pesisir Barat mulai melakukan penilaian kembali atas barang daerah tetap, berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung serta bangunan. Termasuk infrastruktur jalan dan irigasi.

Karena itu, dia meminta seluruh SKPD mengetahui apa saja aset daerah yang dimiliki dan terdata. Selain itu,  nilai aset bisa saja terjadi penyusutan dari tahun pertama ke tahun selanjutnya.

“Contoh kecil aset bergerak berupa mobil, tahun pertama nilai barang itu mencapai Rp180 juta. Namun pada tahun kedua menurun, begitu pula pada tahun kelima dan seterusnya,” terangnya.

Meski demikian, lajut dia, ada beberapa aset yang tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga diperlukan langkah penanganan yang tepat, apakah harus dilakukan penghapusan dengan persetujuan DPRD atau bagaimana.

“Karena itu, perlu dilakukan penilaian dari konsultan pada dibidang khusus.  Pada akhir tahun, laporan keuangan masing masing harus selesai dengan kriteria yang bagus, sehingga nilai aset harus bisa ditaksir," terangnya.

Hendra Gunawan dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & rekan (MBPRU) dalam pemaparannya menerangkan, penilaian barang milik daerah ini diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2003 tentang pedoman penilaian barang daerah.

Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2014 tentang penilaian publik dan peraturan terkait lainnya yang sudah ditetapkan.

"Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai aset atau barang dan tersedianya data aset sesuai kondisi saat ini, secara akurat, legal, transparan dan akuntabilitas. Kemudian mendapatkan nilai pasar atas aktiva tetap yang dimiliki oleh masing masing SKPD," jelasnya.
(eva/mnz)