KAWASAN
Komisi Pemilihan Umum. (polindonetwork/dok)
10/11/2015 08:24:15
429

PPK dan PPS Pesisir Barat Ancam Mundur

Harianlampung.com - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pesisir Barat mengancam mengundurkan diri. Gara-garanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat (Lambar) menghapus uang lembur bagi mereka.

PPK dan PPS menuntut kejelasan dan transparansi dari KPU Lambar sebagai pelaksana tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Pesisir Barat.

Mereka kecewa terhadap kinerja KPU yang telah merevisi anggaran dengan menghapus uang lembur PPK dan PPS tanpa ada sosialisasi. Padahal, sebelumnya dana itu sudah dimasukkan dalam rencana anggaran belanja (RAB).

"Bukan hanya itu. Uang honor PPK dan PPS yang rendah juga tidak sesuai dengan upah minimum regional (UMR) dan masih dikenakan pajak sebesar enam persen. Jika ada aturannya, kami ingin mengetahui kejelasan aturan yang digunakan,“ ungkap Ketua PPK Kecamatan Pesisir Tengah, Muhammad Rozi yang mewakili rekannya dari PPK Pesisir Barat, Senin  (9/11).

Menurut dia, seluruh ketua PPK dan PPS telah menyatakan sikap bahwa jika tidak ada kejelasan dari KPU, mereka akan mengundurkan diri dari penyelenggara pilkada. Terlebih PPK juga kerap menanyakan hal itu ke KPU namun belum ada kejelasan.

“Seluruh PPK dan PPS hanya ingin kejelasannya saja, baik aturan maupun lainnya, mengenai peniadaan uang lembur dan juga honor yang masih dikenakan pajak sebesar enam persen tersebut. Jangan sampai berlarut karena berdampak pada pelaksanaan pilkada,“ ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Lampung Barat, Imtizal, mengaku sudah mendapatkan informasi permasalahan itudan sudah menyampaikan ke KPU Provinsi. Namun, ia berharap seluruh PPK dan PPS dapat memakluminya. Jika itu hak mereka (PPK dan PPS), pasti diberikan.

“Kami memiliki dasar mengenai hal tersebut.," ujarnya seraya mengutip keterangan dari bendahara sekretariat KPU Pesisir Barat soal peniadaan uang lembur PPK dan PPS yang sebelumnya dianggarkan. Tetapi ada revisi setelah bimtek bersama delapan kabupaten/kota se-Lampung beberapa waktu lalu.

Penghapusan itu, menurut informasi yang diperoleh, karena dana hibah tidak bisa digunakan sebagai uang lembur. Tidak hanya untuk PPK dan PPS, untuk komisioner pun tidak bisa.

"Jika uang lebur tetap diberikan, berarti melanggar aturan," ujarnya seraya menjawab soal honor PPK dan PPS juga sudah sesuai dengan aturan yang ada. Semua hak PPK dan PPS akan direalisasikan selama tidak menyalahi aturan, ujarnya.
(eva/mfn)