KAWASAN
Hearing (Alpandi/harlam)
08/1/2015 17:46:54
1550

PT EVAL Bantah Curi Pasir Krakatau

Harianlampung.com - Direktur PT Energy Vulkano Alam Letari (PT EVAL) Suharsono, menyatakan tidak melakukan pencurian pasir di laut pesisir kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK).

Hal ini diungkapkan Suharsono dalam rapat dengar pendapat (hearing) PT EVAL dengan DPRD Lampung Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamsel, Kamis (8/1), di ruang Badan Anggaran (Banang) DPRD setempat.
Pantauan harianlampung.com rapat dengar pendapat tersebut mendapat perhatian masyarakat Lampung Selatan yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Samudera dan beberapa LSM yang datang untuk menyaksikan hearing berlangsung.

Hadir dalam hearing tersebut, Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosadi, Wakil Ketua II DPRD Lamsel Roslina, dan anggota DPRD setempat antara lain Nanang Ermanto, Farida Aryani, Ketut Wartadinanta, Ismet, Sunyata, Malik Ibrahim dan Hanuri. 

Turut hadir Direktur PT EVAL Suharsono didamping Ali Kabul Mahi. Juga hadi, Kepala BPBD Lamsel Mulyadi Saleh dan Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesrak) Jamal Naser.

Menurut Suharono, pasir yang ada di atas kapal yang ditangkap Polairut Polda Lampung berasal dari pekerjaan di Ternate. Artinya, tidak ada penyedotan pasir di laut pesisir GAK. 

“Jadi, kami tidak pernah menyedot pasir. Apalagi, mencurinya. Kami hanya akan melakukan ujicoba pemasangan alat pendeteksi gempa di patahan terbuka laut pesisir,” katanya

Lebih lanjut Suharsono, menjelaskan rencananya alat pendeteksi gempa di patahan terbuka gunung berapi sebanyak 6 unit. 


“Alat pendeteksi gempa itu, nanti dipasang di bawah laut dengan radius 50 meter persegi. Alat yang dipasang tidak boleh tertimbun kotoran karena tidak berfungsi atau tidak dapat menghantarkan sinyal yang berasal dari getaran di bawah laut. Jadi, kotoran berupa sedimen dan pasir harus dibersihkan,” jelasnya yang diamini Ali Kabul Mahi, ahli pertanahan dari Universitas Lampung (Unila).

Sementara itu, anggota DPRD Lampung Selatan Ismet, mengatakan perlu dilakukan klarifikasi ke Polairut Polda Lampung mengenai benar apa tidaknya PT EVAL telah melakuan pencurian dengan dibekingi anggota DPRD Lamsel.

“Jadi, kami juga nanti akan melayangkan surat kepada Polairut Polda Lampung untuk mengklarifikasi persoalan ini,” ujar Ismet, diamini oleh Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosadi.

Di lain pihak, Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesrak) Pemkab Lampung Selatan Jamal Naser, menyatakan apa yang telah disepakati antara Pemkab Lamsel dengan PT EVAL jangan sampai melanggar aturan. 

“Apabila endapan berupa sedimen yang dibersihkan memiliki nilai ekonomis dan berupa barang tambang, PT EVAL harus mengikuti aturan yang ada misalnya harus ada izin tambangnya,” ujar Jamal Naser.

Untuk diketahui, mitigasi regional bencana geologi ini telah memiliki nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Lampung Selatan  dan PT EVAL tentang, pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi No.07/MoU/HK/2013 dan No.018/X-DIR/EVAL/2013 tertanggal 24 Oktober 2013.
(alpandi/mf/eh)