KAWASAN
Akuan Effendi (harlam/dok)
12/1/2015 21:23:24
2309

Kepala Dinas Sosial Bandarlampung Ditahan

Harianlampung.com - Kejaksaan Negeri Bandarlampung menahan Kepala Dinas Sosial Kota Bandarlampung, Akuan Effendi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana kematian tahun 2002 yang merugikan negara senilai Rp2,26 milyar"

Tersangka lalai dalam hal administrasi. Yang bersangkutan memerintahkan bendaharanya untuk menyetujui pengeluaran anggaran tanpa melakukan verifikasi dokumen sehingga dia bertanggungjawab atas kasus ini," kata Kepala Kejari Bandalampung, Widiyantoro kepada para wartawan diruang kerjanya, Senin (12/1).
Widi menjelaskan, dalam kasus ini peran tersangka sebagai penerima dana hibah tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. 

Saat ini, Kejari menahan tersangka selama 20 hari ke depan sambil menunggu hasil pemeriksaan tim ahli. "Tersangka cukup koperatif memenuhi panggilan tim penyidik, meskipun sebelumnya sempat menunda memenuhi panggilan," ungkapnya. 

Sebelum ditahan, Akuan menjalani periksaan hampir tiga jam di ruang tertutup Kasipidsus Kejari Bandarlampung. Ada sekitar 15 pertanyaan yang diajukan, seputar tanggungjawabnya selaku Kadis.

Widiyantoro menyatakan, peran Akuan dalam kasus ini. Sebagai Kepala Dinas Sosial, Akuan tidak  bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersbeut. 

"Bahkan AE memerintahkan bendahara, Tineke mencairkan dana tersbeut tanpa mengecek penerimanya," tuturnya. 

Ia menambahkan, dalam setahun jumlah kerugian negara yang paling besar adalah kasus dana hibah kematian kota Bandarlampung yang mencapai Rp2,26 miliar dari total anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Diberitakan sebelumnya, bendahara Dinas Sosial Kota Bandarlampung Tineke telah lebih dulu ditahan Kejari Bandarlampung, Kamis (8/1) sekitar pukul 14.45 WIB. Penahan ini dilakukan setelah penyidik Kejari melakukan pemeriksaan terkait peran tersangka dalam perkara ini yang bertindak sebagai bendahara pengeluaran dalam bansos kematian ini.

Tineke bekerja di luar prosedur dalam mengeluarkan dana bansos kematian. "Dia langsung mengeluarkan uang Bansos tanpa melakukan pengecekan ulang apakah data orang yang meninggal itu benar atau tidak," katanya. 

Seharusnya, kata Widiyantoro, Tineke bekerja sesuai prosedur yakni melakukan pengecekan ulang. Para tersangka diduga memanipulasi data kematian warga Kota Bandarlampung. Penyidik menemukan kejanggalan, yakni ada warga yang sudah meninggal pada tahun 2011, namun dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan 2012. Per orang sebesar Rp5 ribu.
(doni/mf/eh)