KAWASAN
Ilustrasi (harlam/dok)
04/2/2015 20:49:35
969

Kejaksaan Nyatakan Berkas Perkara Korupsi Alkes Lengkap

Harianlampung.com - Berkas perkara dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) RSUD Sukadana, Lampung Timur, dinyatakan lengkap. Kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melimpahkan tahap II tersangka Sunaryo (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dan Suhadi (rekanan) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana.

Kepala Seksi (Kasi) Penuntutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Nursaitias didampingi Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Yadi Rachmat mengatakan, pelimpahan ini dilakukan Selasa (3/2). Keduanya kini ditahan di Rutan Sukadana.

“Ini perkara pengadaan alkes tahun 2012, dana dari pengadaan alkes ini bersumber dari APBN 2012,” katanya, di Bandarlampung, Rabu (4/2).

Ia menambahkan, keduanya diduga menilap uang negara dalam proyek pengadaan alkes RSUD Sukadana yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 4 miliar pada tahun 2012 .

Modus para terdakwa yakni memanipulasi data. “Jadi modusnya, melakukan manipulasi data, kemudian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dibuat tinggi. Padahal, harga sebenarnya tidak setinggi itu. Akibatnya ada kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar,” katanya.

Sedangkan perkara pengemplangan pajak, Kasipenkum Yadi Rachmat menjelaskan, hingga kini belum ada pelimpahan lagi dari Penyidik PNS (PPNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait seorang tersangka lain, SP yang merupakan Komisaris PT Kedaton Agri Mandiri.

"SP belum ditahan meski berkasnya sudah dinyatakan P21 (lengkap) oleh Kejati Lampung. Tersangka dan berkasnya belum diserahkan oleh PPNS Dirjen Pajak,” terangnya.

Sementara, Deusti Setiadi (Direktur PT Kedaton Agri Mandiri) yang telah ditahan kemarin (3/2) akan ditahan selama 20 hari kedepan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. “Tersangka kami tahan di Rutan (Rumah Tahanan) Way Hui,” kata dia.

Deusti Setiadi dan SP terjerat pengemplangan pajak sejak Januari – September 2011. Pengemplangan pajak ini merugikan negara mencapai Rp6 miliar. Keduanya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungkarang.
(doni/riz/eh)