KAWASAN
Ilustrasi (harlam/dok)
04/12/2014 13:57:16
1916

Anggota DPRD Ancam Oknum Pungli

Harianlampung.com - DPRD Lampung Tengah mengancam memindahkan oknum pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang dilaporkan memungut biaya kepada masyarakat yang melengkapi dokumen kependudukan.

Anggota Komisi I DPRD Lamteng Sumarsono, Kamis (4/12), mengatakan,  pihaknya tidak main-main dengan laporan masyarakat tersebut, karena  pegawai Disdukcapil tidak diperbolehkan meminta imbalan jenis apapun kepada masyarakat.

Pembuatan dokumen kepedudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, terhitung sejak januari 2014 tidak dikenakan biaya apapun. Hal tersebut telah tegaskan melalui Mentri Dalam Negeri.

Namun, jika masih ada pegawai yang meminta biaya kepada masyarakat, itu sudah masuk kategori pungli. DPRD dipastikan memproses secara hukum.

"Jangan main-main. Itu pungli namanya, sudah jelas ada aturannya. Saya akan bawa ke jalur hukum kalau sampai ada yang memungut biaya. Kalau  ada kejadiannya, rekam, bawa saksi terus penjarakan saja," katanya.

Disdukcapil diminta menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa membuat KK, KTP dan Akte Kelahiran tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis.

Kepala Disdukcapil Lamteng Hasan Basri minta masyarakat mengurus sendiri dokumen kepedudukan di dinas tersebut.

"Saya minta masyarakat melapor kalau ada oknum yang memungut biaya," kata dia.  

Ia mengakui dalam pembuatan KK dan akte kelahiran masih ada oknum yang memungut biaya. Namun, ia memastikan masyarakat yang membuat langsung di Kantor Disdukcapil gratis.

"Oknum sulit kita awasi 24 jam, tapai kalau membuatnya langsung di kantor, saya jamin tidak ada pemungutan biyaya." kata dia.
(fly/riz/mf)