KAWASAN
Pedagang ngadu ke gubernur (humas/dok)
04/5/2015 16:16:24
1565

Minta Bantuan, Pedagang Metro Datangi Kantor Gubernur

Harianlampung.com - Para pedagang yang tergabung dalam Perhimpunan Persaudaraan Pedagang Pasar Kopindo (P4K) mengadu kepada Gubernur Lampung tentang permohonan persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Kopindo Metro.

Para pedagang diwakili Ketua P4K  H. Hashim Akhtar beserta 11 pedagang, dan kuasa hukum pedagang Nelson Rumanof diterima Asisten Bidang Ekbang Adeham,  di ruang kerjanya, di Bandarlampung, Senin (4/5).

Dari Pemprov Lampung hadir antara lain,  Karo Humas dan Protokol Sumarju, dan Perwakilan BPN Lampung serta BPN Metro.

Dikatakan Hashim, Pemkot Metro telah menandatangani perjanjian (MoU) dengan pihak ketiga, yaitu PT Satria Sukarso Wawai dan PT Tiga Satu Mandiri, join operation pembangunan Pasar Kopindo.

Selanjutnya Pemkot Metro ekspose kepada pedagang soal itu. "Tapi ini dilakukan tanpa didahului dialog atau pemberitahuan kepada pedagang," katanya.

Pedagang juga mengadu kepada Pemprov Lampung tidak ada kejelasan perpanjangan HGB yang mereka ajukan. Apakah diterima atau ditolak.

Hashim menuturkan, pada 13 April lalu dibuat Tempat Penampungan Sementara di Selasar Utara Pasar Kopindo. Tapi, dibentuknya oleh pengurus P4K setelah berkoordinasi dengan Polres Metro.

Menyikapi hal itu, pedagang telah bertemu dengan pihak terkait, antara lain Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda. Hasilnya, aktivitas pedagang tidak boleh terganggu, dan bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) harus dibongkar.

Kuasa Hukum P4K Nelson Rumanof mengatakan, keterlambatan pedagang mengajukan permohonan Perpanjangan HGB seharusnya tidak berakibat hapusnya dan atau dasar penolakan pemberian perpanjangan HGB.

Asisten Bidang Ekbang Adeham mengatakan, Pemprov memahami keluhan pedagang. Pemprov akan memanggil Pemkot Metro guna menjelaskan masalah ini.

"Keluhan akan kami sampaikan sekaligus untuk mengetahui langkah yang telah diambil Pemkot Metro untuk menyelesaikannya," jelasnya.

BPN Kota Metro dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Pemkot Metro sebagai pemegang Hak Pengelola Lahan (HPL) yang berhak untuk mengajukan rekomendasi HGB.

Saat ini berdasarkan rekomendasi Pemkot Metro, BPN Kota Metro telah menerbitkan HGB baru kepada pihak pengembang.

Kabid Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Lampung, M. Irdan menambahkan, HPL diterbitkan Pemkot Metro yang berhak mengeluarkan HGB.

Setelah adanya MoU dengan pihak ketiga, Pemkot Metro mengajukan rekomendasi untuk HGB baru.
(rls/riz/eh)