OLAHRAGA
Imron Rosadi. (paratokoh/dok)
10/5/2015 19:23:45
1941

Kembali Menguat Dukungan Gubernur Pimpin KONI

Harianlampung.com - Dua bulan menjelang berakhirnya kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung, banyak pihak berharap pengurus yang akan datang diisi orang-orang yang berkomitmen memajukan olahraga di daerah ini.

Imron "Gajah Lampung" Rosadi, tokoh dan sesepuh angkat besi dan angkat berat Lampung, berpendapat, salah satu upaya mencapai harapan itu adalah dengan menunjuk kepala daerah menjadi ketua KONI.

“Saya sangat setuju KONI nanti dipimpin oleh kepala daerah (gubernur). Kalaupun ada larangan pejabat publik menjadi ketua umum KONI, itu sangat aneh, karena kepala daerah lah yang memiliki anggaran,” kata Imron, Ahad (10/5).

Imron menjelaskan, ada yang aneh di negara Indonesia ini dengan larangan kepala daerah memimpin KONI. Karena di dunia internasional tidak ada larangan dan siapa saja berhak memegang organisasi olahraga.

"Berkibarnya bendera merah putih di dunia internasional hanya ada di dua peristiwa yaitu kunjungan kepala negara dan atlet yang berhasil meraih prestasi dengan merebut juara," katanya.    

Hal senada disampaikan Ratan Gopaldas, Ketua Umum Persatuan Cricket Indonesia (PCI) Lampung. Menurutnya, tiga unsur yang harus dilibatkan dalam penyusunan kepengurusan adalah kepala daerah, pengusaha, dan para pegiat olahraga. Apabila semua itu dapat terwujud, maka harus ditunjang persamaan visi, misi, serta komitmen dan kerja sama yang solid.

“Peranan kepala daerah, pengusaha, dan pegiat olahraga tidak dapat dikesampingkan dalam memajukan olahraga. Dalam penyusunan kepengurusan KONI nanti, saya berharap peserta Musorprov memilih pengurus yang benar-benar berkomitmen memajukan olahraga Lampung,” ujar Ratan.

Ratan menyatakan tidak ada salahnya kepala daerah menjabat ketua umum KONI, selagi didukung semua unsur olahraga (pengprov) dari masing-masing cabang olahraga.

Adanya larangan tidak diperbolehkannya pejabat publik menjadi ketua umum KONI, kenyataannya Menpora tidak menghalangi seorang kepala daerah  menjadi ketua umum KONI.

Memang ada surat edaran Mendagri dan UU Olahraga tahun 2005 yang menyatakan tidak diperbolehkannya pejabat publik menjadi ketua umum KONI. Tapi Kemenpora tidak melarang atau menghalangi apabila ada kepala daerah menjadi ketua umum KONI.

"Jadi, sah-sah saja apabila gubernur nanti dipilih oleh cabor untuk menjadi ketua KONI," ujarnya.
(rusidi/riz/mf)