POLITIK
Rumah Dinas Gubernur (wikimapia/dok)
08/7/2015 14:06:51
966

Proyek Mahan Agung Dipertanyakan

Harianlampung.com - Rencana Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung merenovasi Rumah Dinas (Rumdis) Gubernur (Mahan Agung) di Jalan Dr Susilo, Bandarlampung, terus menuai kritik.

Kali ini, protes keras dilontarkan oleh Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si, Pengamat Pembangunan dan Kebijakan Publik dari Universitas Lampung (Unila).

Menurut Dedy Hermawan, rencana pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung merenovasi Mahan Agung, tidak prorakyat. Terlebih, pembangunannya dilaksanakan pada saat APBD Lampung sedang defisit.

“Waktunya kurang tepat, APBD kita kan sedang defisit. Mestinya Pemprov mengedepankan skala prioritas. Sehingga, proyek yang sifatnya tidak mendesak bisa ditunda pembangunannya,” kata Dedy kepada harianlampung.com, Selasa (7/7).

Menurutnya, jika proyek renovasi itu terlaksana, tentu tingkat kepercayaan masyarakat Lampung akan berkurang terhadap kepemimpinan gubernur Ridho. Karena bertolak belakang dengan realita keuangan daerah saat ini.

Sebab, dalam beberapa kesempatan M. Ridho Ficardo juga selalu menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov untuk melakukan efisiensi anggaran.

“Sementara, sekarang ada proyek renovasi Mahan Agung. Inikan nggak benar namanya. Gubernur nyuruh orang hemat sedangkan dia boros,” ketus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila itu.

Kendati demikian, Dedy meminta masyarakat Lampung untuk tidak gegabah. Sebab, belum tentu proyek tersebut usulan gubernur, melainkan kesalahan perencanaan oleh Dinas Pengairan dan Pemukiman Lampung.

“Bisa saja sistem perencanaannya copy paste (menjiplak, red) dari tahun anggaran sebelumnya, ini yang harus dipertanyakan kebenarannya,” tegas Dedy.

Dia mengatakan, alangkah bijaksana jika gubernur segera mengambil sikap atas proyek yang menuai kontroversi ini. Lebih baik, anggarannya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“Kalau renovasi rumdis itu kan hanya kepentingan pribadi. Kegunaan Mahan Agung juga tidak maksimal karena hanya digunakan untuk acara-acara yang bersifat seremonial, itu pun hanya sesekali,” kata dia.

Atas dasar itu, Dedy mendesak instansi terkait segera membatalkan proyek itu. “Kalau saran saya, lebih baik ditunda dulu. Jika tahun depan kondisi APBD sudah membaik bisa dilanjutkan lagi,” ujarnya.

Sementara, rapat dengar pendapat (hearing) yang diagendakan oleh Komisi IV DPRD Lampung dengan Dinas Pengairan dan Pemukiman setempat, Selasa (7/7), batal digelar.

Pasalnya, Kepala Dinas Edarwan dan sejumlah pejabat yang dianggap berkompeten untuk memberi keterangan tidak hadir pada rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV itu. Dinas Pengairan dan Pemukiman hanya mengutus dua orang stafnya.

“Bapak (Edarwan) sedang di Jakarta ada agenda rapat,” kata seorang staf Dinas Pemukiman.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Lampung akan mengagendakan rapat dengar pendapat (Hearing) dengan Dinas Pengairan dan Pemukiman setempat, terkait rencana renovasi rumah dinas gubernur (Mahan Agung), yang menelan anggaran sekitar Rp2,09 Miliar.

Komisi IV menganggap, proyek tersebut mubazir karena tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Anggota Komisi IV, Watoni Nurdin menegaskan, Pemprov tidak konsisten dengan komitmennya untuk melakukan penghematan anggaran. Nyatanya, masih banyak program yang tidak tepat sasaran.

“Katanya akan menerapkan sistem efisiensi anggaran dengan skala prioritas. Nah, sekarang saya mau tanya apakah proyek renovasi mahan agung itu mendesak?” kata Watoni, kepada harianlampung.com, Senin (6/7).

Kebijakan pemprov, kata dia, sangat bertolak belakang dengan kondisi keuangan saat ini. Terlebih, Mahan Agung sudah pernah direnovasi pada tahun 2014.

“Renovasi itu diperbolehkan. Tapi tolong, sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dong. Sudah kita jadwalkan pemanggilannya. Besok kita panggil mereka,” kata Watoni.

Menurut dia, program pembangunan infrastruktur yang digembar- gemborkan oleh Gubernur M. Ridho Ficardo tidak sesuai dengan kenyataan.

“Kondisi infrastruktur di Lampung ini darurat. Dengan anggaran terbatas sebaiknya pemerintah menjalankan program berskala prioritas. Mana yang sebaiknya dilakukan mana tidak,” imbuhnya.

Menurut dia, renovasi ini bukanlah hal yang mendesak, jadi sebaiknya proyek pekerjaan itu dilaksanakan jika keuangan daerah baik. “Cara berpikir inovasi itu lebih dibutuhkan. Agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” kata dia.
(byu/and/mfn)