POLITIK
Bambang Soesatyo (Helmi/dok)
16/12/2014 12:03:36
8604

Tak Beri Putusan, Menkumham Dinilai Main Api

Harianlampung.com - Sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memilih untuk tidak memberikan keputusan apa pun terkait dualisme kepengurusan Golkar telah diduga jauh-jauh hari oleh kubu Aburizal Bakrie. Pemerintah dinillai sedang bermain api dan melibatkan wewenang dan pengaruhnya dalam kisruh partai politik.

Pandangan tersebut disampaikan Bendahara Umum Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Bambang Soesatyo kepada pers, di Jakarta, Selasa (16/12).

“Kita sudah menduga Menkumham akan mengambil posisi itu. Dan kami sangat menyesalkannya," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, Kemenkumham seharusnya jernih memahami persoalan dan tidak merespon, apalagi menerima serta mempertimbangkan semua bentuk dokumen yang diserahkan oleh pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta.

“Hari ini kita menyaksikan Menkumham dengan kata lain, dengan sadar menunda untuk pengambilan keputusan. Dan itu bertentangan dengan waktu yang diberikan UU No 2/2011, yakni 7 hari dengan seolah-olah bertindak bijaksana mengembalikan kepada internal partai Golkar agar mencari jalan mufakat," ujar dia.

Bambang menganggap dengan tindakannya ini, pemerintah ikut masuk ke dalam kisruh parpol. Bambang mengatakan, Kemenkum HAM seharusnya mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali.

“Kami menilai Menkumham bermain api karena sama artinya pemerintah melibatkan wewenang dan pengaruhnya dalam kisruh partai politik," pungkasnya.

Dalam konferensi pers hari ini, Menkum HAM Yasonna Laoly tidak mengambil keputusan dan meminta Golkar menyelesaikan masalah internalnya terlebih dahulu. Keputusan ini diambil setelah melakukan penelitian yang berpijak pada ketentuan perundang-undangan, menilai fakta, dan kelengkapan dokumen kedua belah pihak.

“Setelah kami mempertimbangkan dari seluruh aspek yuridis, fakta dokumen dari dua kelompok, kami menyimpulkan masih ada perselisihan yang seharusnya Kemenkum tidak boleh mengintervensi keputusan itu. Kami dengan berat hati tidak dapat memberi keputusan, kami meminta internal Partai Golkar menyelesaikan sesuai pasal 24 UU Parpol," ujar Yasonna.
(pin/ftu/des)