POLITIK
Hermanto,A.Budiman.(sulistiyo/polindonetwork)
01/8/2015 16:02:13
761

Nilai-Nilai Pancasila Mulai Luntur

Harianlampung.com - Nilai-nilai Pancasila saat ini mulai luntur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

Penilaian itu diungkapkan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Abdul Malik Harmain dari Fraksi PKB saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Indonesia di Kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Pringsewu Provinsi Lampung, Sabtu (1/8).

Kegiatan yang diikuti lebih dari 200 peserta itu, dibuka Sekda Pringsewu A. Budiman, mewakili bupati setempat. Pesertanya terdiri dari pelajar SLTA, mahasiswa, dewan guru, ormas pemuda, uspika, dan pamong di tingkat pekon (desa).

Selain Harmain, pemateri kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB itu, anggota MPR dari Fraksi PKS Hermanto.

Selanjutnya, Abdul Malik menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi negara, tidak boleh berubah seiring dengan perubahan zaman. Sebab Pancasila merupakan dasar negara yang harus dipertahankan dan menjadi ideologi bangsa.

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan empat pilar yang harus menjadi pedoman hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. "Empat pilar bangsa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar politisi PKB.

Kebhinekaan merupakan suatu hal yang melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia yang memang multikutural dan multietnis. Oleh sebab itu, konsep Bhineka Tungga Ika sangat relevan untuk dipertahankan dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI, katanya.

“Maka penanaman dan penguatan itu harus dimulai sejak dini supaya bangsa Indonesia tetap kokoh dan terhindar dari berbagai ancaman," imbuh Abdul Malik Harmain.

Sementara Hermanto menilai, banyaknya persoalan yang dihadapi Indonesia, membuat negara ini membutuhkan tata kelola dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Untuk menata persoalan ekonomi, politik, pendidikan, harus ada tata kelola kenegaraan yang baik,” ujarnya.
(lis/mfn)