POLITIK
Adnan Pandu Praja (harlam/dok)
15/1/2015 15:41:47
6744

Jokowi Jangan Khianati Komitmen Anti Korupsi

Harianlampung.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkhianati rakyat dan komitmen pemberantasan korupsi jika ia tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Akan terjadi chaos, jika tersangka korupsi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, tetap dilantik memimpin Polri.

“Kalau baca komitmen mengenai anti-KKN, dia (Jokowi) akan mengkhianati komitmen itu (jika tetap melantik Kapolri). Jadi komitmen anti-korupsinya diragukan," ujar Adnan kepada pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/01).

Adnan menyebut, selama ini KPK kerap dimanfaatkan sebagai bahan kampanye.  Seperti dalam pemilihan presiden 2014 lalu, kata Adnan, kedua capres selalu mengangkat kampanye anti korupsi dan janji dukungan penuh kepada KPK. “KPK seringkali dijadikan bahan kampanye capres. Semua capres bilang dukung KPK. KPK hebat, yang harus didukung bersama," ujar Adnan.

Adnan menyinggung langkah Jokowi menandatangani komitmen anti korupsi saat kampanye Pilpres lalu. Komitmen itu dirangkum dalam "Agenda Pemberantasan Korupsi".

“Ini tandatangan berarti terikat. Apa persepsi Jokowi mengenai tanda tangan ini? Kalau dilanggar bisa dilihat akan bagaimana pemerintahan ini," kata Adnan.

Adnan menilai, Jokowi telah mencoreng komitmen itu dengan mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Jokowi tetap ngotot mengajukan Budi meskipun KPK dan PPATK sudah mengingatkan tentang dugaan kasus terkait mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu.

Adnan yang juga mantan Komisioner Kompolnas itu mengatakan, akan terjadi chaos jika Budi tetap dilantik menjadi Kapolri. “Bayangkan kalau diteruskan dan kami menggeledah, menyita terkait pribadi seorang kapolri yang jadi tersangka, kan dikira kita melecehkan Polri sehingga berdampak pada konflik kelembagaan. bisa menimbulkan chaos," ujar Adnan.

Dikatakan Adnan, Presiden harus mencegah potensi chaos yang tengah membayangi 2 institusi penegak hukum itu. Sebab, hal itu akan berdampak ke kinerja kepolisian dan KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Kami khawatir berdampak pada kinerja KPK. Karena banyak kegiatan pencegahan kami ke daerah yang dapat dukungan dari Polri akan terpengaruh. Kita bagus sekarang, kerja samanya bagus," imbuh dia.

Dengan sejumlah alasan itu, Adnan berharap Presiden Jokowi mau mendengarkan aspirasi masyarakat banyak dan membatalkan pelantikan Kapolri itu.
(ss/jac/kap/eh)