POLITIK
Novel Baswedan. (polindonetwork/dok)
12/2/2016 20:23:42
365

Pakar Hukum Lampung Minta Kasus Novel Baswedan Disidangkan

Harianlampung.com - Demi kepastian hukum dan keadilan, bahwa setiap warga negara tidak ada yang kebal hukum, akademisi Lampung menyerukan perkara Novel Baswedan untuk tetap disidangkan dan ada keputusan pengadilan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Dr Bambang Hartono berpendapat demi kepastian hukum, keadilan (juga bagi korban) dan kemanfaatan, serta atas nama tersangka/terdakwa Novel Baswedan untuk tetap disidangkan dan akhirnya ada keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang.

“Jika tersangka/terdakwa merasa dirugikan dalam proses penegakan hukum pidana, seharusnya dilakukan dengan upaya hukum bukan dengan pelanggaran hukum,” ujar Bambang, Jumat (12/2).

Sebagai pakar hukum tanggapan tersebut membuat nalurinya terusik. "Naluri keilmuan saya terusik untuk menanggapi perkara tersebut," ujarnya.

Kebetulan tersangka adalah anggota atau penyidik KPK, tetapi institusi KPK adalah penegak hukum, kalau masalah ini dihentikan karena anggota atau penyidik KPK, maka Marwah dan tujuan berdirinya KPK sudah keluar dari tujuannya.

Baswedan adalah warga Negara biasa yang tidak ada istimewanya di hadapan hukum. Tujuan hukum, Sebagaimana di sampaikan oleh Gustav Redbruuk, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan dan kegunaan atau manfaat yang merupakan satu kesatuan dalam tujuan hukum.

Dalam yuridisnya memang korban diwakili oleh Negara atau Kejaksaan, tetapi ironisnya justru kejaksaan berpihak dengan tersangka atau terdakwa, bukankah ini pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

Setelah seperti itu, siapa yang mewakili korban. Dalam hal ini justru Kejaksaan telah melanggar HAM (Korban). Seharusnya Novel Baswedan tidak berlindung dibalik institusi KPK, perkara ini harus tetap dilanjutkan ke persidangan agar tujuan hukum tercapai, mengapa harus takut kalau tidak merasa bersalah, biarkan putusan pengadilan sebagai ukuran kepastian hukum.

“Saya tidak setuju kalau penegakan hukum dipengaruhi kepentingan di luar hukum, apalagi kekuasaan, maka hal ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dan merupakan pelanggaran hukum.
(rob/mfn)