POLITIK
Presiden Brasil Dilma Roussef (harlam/dok)
18/1/2015 13:48:19
3832

Warganya Dieksekusi Mati, Belanda dan Brasil Tarik Dubes

Harianlampung.com - Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati pada Minggu (18/01) dinihari tadi, berdampak pada memanasnya hubungan diplomatik Indonesia dengan sejumlah negara. Pemerintah Brasil dan Belanda langsung memanggil pulang Duta Besarnya dari Indonesia usai warganya dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusakambangan dini hari tadi. Sebelumnya, kedua negara telah meminta  agar Indonesia membatalkan eksekusi mati itu.

Kantor berita Reuters, Minggu (18/01) melansir Dubes Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto Da Silveira Soares, ditarik pulang untuk berkonsultasi dengan pemerintah. Mereka mengatakan eksekusi mati terhadap warga Brasil itu jelas akan berdampak ke hubungan bilateral kedua negara.

"Pemberlakuan hukuman mati, yang dikecam oleh masyarakat dunia, jelas sangat mempengaruhi hubungan dengan negara kami," ujar Presiden Brasil Dilma Roussef dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor berita negara itu.

Sementara, Pemerintah Belanda menarik Dubes Tjeerd de Zwaan, karena pemerintah tetap mengeksekusi warga mereka, Ang Kiem Soei.

"Ini merupakan sebuah hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan yang menolak martabat dan integritas manusia," ujar Menteri Luar Negeri, Bert Koenders.

Sebelum dieksekusi, pengacara Soei, berkicau di media sosial, bahwa kliennya berterima kasih atas upaya Pemerintah Belanda untuk melobi Indonesia, kendati gagal. Soei pun memilih untuk tetap dieksekusi dalam keadaan mata tidak ditutup.

Selain warga asal Belanda dan Brasil, Indonesia turut mengeksekusi mati terpidana narkoba asal Malawi, Nigeria dan Vietnam. Presiden Joko Widodo telah merestui eksekusi hukuman mati setelah menolak grasi yang diajukan oleh para narapidana itu.

Di Indonesia, ini merupakan eksekusi pertama dan terbanyak setelah kali terakhir dilakukan pada 5 tahun lalu. Penghidupan kembali hukuman mati dikecam oleh banyak pihak termasuk organisasi Amnesti Internasional dan Uni Eropa.

"Ini merupakan sebuah negara yang beberapa tahun lalu telah mengambil langkah positif untuk menjauhi hukuman mati. Tetapi otoritas yang saat ini berkuasa sepertinya malah mengambil langkah yang berbeda," kata Direktur Amnesti Internasional kawasan Asia Tenggara, Rupert Abbott.

(pin/eh)