POLITIK
Ilustrasi (harlam/dok)
31/1/2015 12:14:41
460

Mayoritas Fraksi DPR Setuju Sistem Paket Pilkada

Harianlampung.com - Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung penerapan sistem paket dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meski demikian, DPR masih merumuskan mekanisme yang memungkinkan kepala daerah dan wakilnya bisa bekerja tanpa gesekan.

"Kami berpandangan sistem paket lebih ideal. Tapi harus dicari payung hukumnya agar pasangan kepala daerah bisa bekerjasama," kata Ketua Komisi Pemerintahan DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamaruzzaman, Jumat (30/01).

Menurut Rambe, seluruh fraksi mengakui hubungan antar kepala derah dan wakilnya acapkali menimbulkan konflik. Potensi gesekan itu akan diantisipasi lewat pasal yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan.

"Harus diatur payung hukumnya di Undang-Undang ini agar mereka bisa berbagi tugas. Mau satu atau dua pasangan itu semua harus diatur. Kesepakatan itu dalam forum rapat sudah mulai mengerucut," ujar Rambe.

Rambe menjelaskan, seluruh fraksi juga cenderung menyepakati opsi pilkada dalam satu putaran. Sebab, proses pilkada umumnya bisa selesai hanya dengan satu putaran.

"Perdebatannya hanya soal ambang batas. Ada yang mengharuskan kemenangan di atas 30 persen, ada juga yang mendukung kemenangan tanpa ambang batas," kata Rambe.

Rambe mengatakan, selain PDIP dan PPP, 8 fraksi lain mendukung ambang batas kemenangan di atas 20 persen.

Masalah lain yang relatif tidak memunculkan masalah adalah penerapan ambang batas pencalonan. Hampir seluruh fraksi mendukung aturan 20 persen kursi atau 25 persen suara partai agar bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah. Hampir seluruh fraksi juga mendukung penerapan uji publik.

Namun mekanisme itu perlu disingkat agar tidak memakan waktu lebih lama. "Prinsipnya harus ada transparansi dan track record yang benar, hanya saja waktunya yang dipersingkat," pungkas Rambe.
(pin/eh)