POLITIK
Kerusakan akibat banjir di Tanggamus
12/11/2014 13:43:50
3027

Infrastruktur Rusak Akibat Bajir Segera Diperbaiki

Harianlampung.com - Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung secepatnya memperbaiki infrastruktur jembatan dan jalan yang rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Kotaagung Timur dan Limau, Kabupaten Tanggamus, pekan lalu.

Menurut Sekretaris Daerah Tanggamus, Mukhlis Basri, Pemerintah Provinsi Lampung sudah merespon usulan Pemkab Tanggamus tentang perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang para Rabu (5/11) malam di Pecukuhan Cukuhbetung dan Batubalai. 

"Kepala DBM Lampung juga sudah turun ke lokasi meninjau infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang," ujar Mukhlis di Tanggamus, Selasa (11/11).

Mukhlis menjelaskan, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir menjadi kewajiban pemprov. Pemkab bertanggung jawab penanganan darurat, seperti pembuatan jembatan darurat dari pohon kelapa, pembersihan material longsor dari badan jalan, pemberian bantuan makanan dan obat-obatan kepada korban banjir.

Kendati sudah memastikan, namun Mukhlis mengaku belum tahu kapan perbaikan itu dilakukan. Yang dia yakini, perbaikan akan dilaksanakan secepatnya. Alsannya, DBM sudah meninjau lokasi dan sudah menunjuk pihak ketiga. "Ini penangan darurat sehingga tidak perlu tender," ujarnya.

Pada bagian lain, ia memperkirakan, kerugian akibat bencana banjir tersebut mencapai lebih dari Rp900 juta. Saat ini Pemkab Tanggamus sedang mengupayakan pemberian santunan kepada korban banjir yang rumahnya hanyut dan rusak. 

Menurut Mukhlis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah memberikan lampu hijau untuk memberikan bantuan dana kepada korban banjir, namun belum diketahui berapa nilainya. “BNPB sudah menghubungi dan meminta data kerugian banjir," ujarnya.

Saat ini kondisi dua pekon yang diterjang banjir bandang, sudah berangsur normal dan warga sudah beraktivitas seperti biasa. Penangannya juga berlangsung cepat. Semua bertanggungjawab terhadap kewajibannya.

”Bencana ini bukan hanya tanggung jawab kabupaten, tetapi juga pemprov dan pemerintah pusat," ujarnya.

(din/mf/imr)