POLITIK
Hamartoni Ahadis, Asisten IV Bidang Administrasi Umum
13/11/2014 14:36:43
26162

Lampung Belum Terima Keputusan Kenaikan BBM

Harianlampung.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum menerima keputusan dari Pemerintahan Joko Widodo tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Asisten IV Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis mengatakan, sampai saat ini pihaknya belun menerima kepastian mengenai kenaikan itu. Baik secara lisan maupun surat keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Ya, rencana kenaikan BBM belum kita terima secara resmi. Namun kemungkinan rencana itu ada dan bisa terjadi," katanya di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Lampung, Rabu (12/11).

Untuk menyikapi kenaikan itu, lanjutnya, Dinas Pertambangan dan Energi dan Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Pemprov Lampung sedang membahas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika rencana kenaikan BBM terealisasi.

"Distamben dan biro ekonomi, keuangan sedang meembahas itu di Balai Keratun, hasil pembahasan belum ditetapkan karena akan memakan waktu cukup panjang," ucapnya.

Dijelaskan Hamartoni, Pemprov Lampung sudah mengirim surat ke Kementerian ESDM untuk melakukan audiensi (pertemuan) membahas rencana yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

"Ya kemungkinan pembahasan Distamben akan dibawa ke pusat," ujarnya.

Selain itu, Hamartoni juga memastikan belum mengetahui rencana pemerintah Jokowi terkait akan memangkas aau memberhentikan program pembagian beras untuk rakyat miskin (Raskin).

"Belum ada, itu cuma wacana, kalaupun ada itu akan diganti dengan program lain," tegasnya. 

Kendati demikian, Hamartoni mengakui bahwa untuk mendistribusikan raskin, pemerintah selalu mengalami kendala, terutama kondisi infrastruktur jalan.

"Akses jalan menjadi kendala kita dalam pendistribusian, karena kanjangkauan raskin ini sampai dengan pelosok daerah, yang mana kondisi jalan pedesaan masih belum memadai," kata dia.

Selain itu, kualitas raskin juga menjadi masalah, sebab banyak masyaraka yang mengeluhkan beras yang diterima mereka.

"Untuk kedua masalah itu, solusinya kita akan mengundang pemerintah kabupaten/kota. Semoga masalah-masalah yang ada di Lampung bisa teratasi," tandasnya.
(din/mf/imr)