POLITIK
Sekda Lampung Arinal Djuaidi, Kadis Kominfo Chrisna Putra
19/11/2014 10:55:23
14773

Pemprov Antisipasi Gejolak Akibat Kenaikan BBM

Harianlampung.com - Pemerintah Provinsi Lampung mengantisipasi gejolak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama bidang transportasi dan sembako. Sebelum ada kenaikan, Pemprov dan Polda Lampung sudah berkoordinasi.

"Ya, khusus bidang transportasi perlu adanya kajian lebih lanjut. Dampak kenaikan harga BBM, diperkirakan ada kemungkinan biaya transportasi umum akan naik, tapi juga harus proposional," kata Sekda Provinsi Lampung Arinal Djunaidi di Aula Diskominfo, Selasa (18/11).

Menurutnya, jika presiden telah menetapkan, tentu para pembantunya seperti, Kapolri, para menteri,  kepala staf dan lainnya secara otomotis akan mengamankan hingga intruksi ke daerah. Lampung sebelum ada kenaikan sudah mengantispasi dan berkoordinasi melalui Polda Lampung. 

"Kita ini masuk dalam kabinet kerja, jadi, ya bekerja, bekerja dan bekerja " tambahnya.

Tidak usah menuggu seminggu. Jika sudah siap maka, Pemprov melalui Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Perindustrian, bekerjasama dengan POM akan segera menggelar operasi pasar (OP), tegasnya.

Pemerintah Pusat telah menetapkan BBM bersubsidi naik Rp2 ribu per liter untuk jenis premium dan solar. Hal tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan cara untuk mengurangi beban tertanggung angkutan umum. Salah satu caranya adalah dengan mengusulkan pemberian insentif.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pihaknya akan mengajukan beberapa insentif kepada dua kementerian, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kepada Kemenkeu kami mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk untuk suku cadang tertentu (ban, oli, kampas rem, plat kopling dan mesin dengan mekanisme bea masuk ditanggung pemerintah," ujar Jonan dalam konferensi pers terkait kenaikan BBM di Ruang Kutai Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).

Selain itu, Kemenhub juga meminta kepada Kemenkeu untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap setiap produksi kendaaraan baru dalam negeri yang akan digunakan untuk kendaraan angkutan umum di jalan. 
(r6/mf/bln)