POLITIK
Joko Widodo (Helmi/dok)
21/11/2014 21:13:23
1667

Survei LSI, Kepercayaan Publik pada Jokowi Merosot Tajam

Harianlampung.com -  Tepat 1 bulan masa setelah dilantik sebagai Presiden, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo turun drastis. Tingkat ekspektasi masyarakat yang mencapai 81 persen paska pelantikan Presiden, langsung anjlok  sebesar 44,94 persen, 4 hari pasca Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Harga BBM naik justru berbanding terbalik dengan Jokowi. Harga BBM naik, pamor Jokowi turun," ujar peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ade Mulyana, dalam rilis survei “Jokowi Pasca-Naiknya BBM” di Jakarta, Jumat (21/11).

Berdasarkan survei yang dirilis LSI, responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah sebesar 44,94 persen. Padahal, sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober lalu, survei LSI menunjukkan tingkat ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahannya mencapai 81 persen.

Ade menyebut, responden yang menyatakan tidak puas mencapai 43,82 persen dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 11,24 persen.

Ade menyebut, 47,95 persen warga di desa menyatakan puas dengan kinerja Jokowi dan 44,52% menyatakan tidak puas. Sementara, masyarakat menengah ke bawah 39,60 persen mengaku puas, sedangkan 48,52 persen menyatakan tidak puas.

Sedangkan dari kalangan wanita, khususnya para ibu sebanyak 41,84 persen menyatakan puas, sedangkan 42,86% menyatakan tidak puas.

“Hasil ini menunjukan kepercayaan lagi-lagi di bawah 50%. Kaum ibu memang paling merasakan dampak langsung kenaikan BBM. Biasanya para ibu ini yang belanja bahan pokok naik dan sebagainya," lanjut dia.

Sedangkan mereka yang mengaku memilih Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu, sebanyak 48,59 persen menyatakan puas dengan kepemimpinan Jokowi. Adapun 42,58 persen menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi.

LSI menyebut kepercayaan publik terhadap Jokowi turun pasca kenaikan BBM karena 4 alasan, yaitu banyak yang tak bisa menerima alasan pemerintah soal kenaikan BBM, kehidupan sehari-hari makin sulit, ragu program kompensasi tepat sasaran, dan belum merasakan manfaat pemerintahan baru untuk masyarakat.

Menurut Ade, rendahnya tingkat kepuasan masyararakat ini menjadi peringatan bagi pemerintahan ke depan. ”Kebijakan tidak populis Jokowi dapat membahayakan pemerintahan 5 tahun ke depan. Hanya gebrakan program yang luar biasa yang membuat Jokowi dapat populer kembali," ujar dia.

Ia menjelaskan, LSI menggelar survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9%. Survei dilaksanakan di 33 Provinsi di Indonesia. Survei ini dilengkapi penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD dan in depth interview.
(ih/ss/ftu)