POLITIK
Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (harlam/dok)
12/3/2015 09:59:36
1079

Kini Australia Tawarkan Pembayaran untuk 2 Bali Nine

Harianlampung.com - Setelah gagal menawarkan pertukaran tahanan, kini Australia menawarkan pembayaran biaya penjara seumur hidup bagi 2 warga negaranya yang akan dieksekusi mati karena kasus narkoba, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Laman Dailymail, Rabu (11/03), melansir tawaran dari Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop itu tertuang dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada Menlu Retno Marsudi.

Selain itu, dalam surat tersebut, Bishop juga menulis hukuman mati bagi Chan dan Sukumaran harus dibatalkan, lantaran dia mempercayai tudingan adanya korupsi selama proses persidangan kemarin.

Tawaran pembayaran itu diakui oleh pengacara dua gembong narkoba itu, Peter Morrissey, pada Kamis pekan lalu. Menurut Morrissey, tawaran tersebut dianggap menarik, tetapi ragu otoritas Indonesia akan menanggapinya.

"(Tawaran) itu sebenarnya menarik. Apakah itu berhasil, saya ragu. Tetapi, itu merupakan bagian dari sebuah paket," kata Morrisey kepada stasiun televisi Seven Network.

Morrisey menyebut, Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan semua hal yang telah diajukan oleh Julie Bishop dan Tony Abbott. Dalam surat itu, lanjut Morrisey, hanya satu dari sekian banyak tawaran. "Sebagian mungkin bisa jadi menarik bagi Pemerintah Indonesia dan sebagian lagi tidak," kata dia.

Dalam surat yang berhasil diperoleh kantor berita AAP, selain menawarkan pertukaran narapidana, Pemerintah Australia turut memberikan tawaran lain berupa pembayaran jika hukuman mereka diubah menjadi penjara seumur hidup.

Negeri Kanguru akan menanggung semua biaya Chan dan Sukumaran selama ditahan di Indonesia. "Seperti yang telah didiskusikan, Pemerintah Australia akan menyiapkan biaya bagi Tuan Chan dan Sukumaran jika mereka dibui seumur hidup di Indonesia, seandainya pertukaran napi tidak memungkinkan," tulis Bishop dalam suratnya.

Sebelumnya, tawaran pertukaran napi telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan pada dasarnya Indonesia tidak memiliki aturan apa pun atau kerangka hukum terkait pertukaran napi.

"Ide ini diajukan kepada menteri pada awal bulan ini dan kami telah mengatakan kepada mereka mengenai hal tersebut," ujar diplomat yang akrab disapa Tata itu.
(pin/eh)