POLITIK
Dorodjatun Kuntjoro Jakti (Helmi/dok)
27/11/2014 17:28:11
3802

Kasus SKL BLBI, KPK akan Periksa Dorodjatun

Harianlampung.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Dorodjatun Kuntjoro Jakti, hari ini, Kamis (27/11). Menteri Koordinator Perekonomian era Megawati tersebut diperiksa sebagai saksi terkait penyelidikan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Iya Pak Dorodjatun dipanggil untuk keperluan lidik," terang Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha kepada pers, Kamis (27/11).

Mengenakan jas biru, Dorodjatun terlihat keluar dari ruang pemeriksaan penyelidik sekitar pukul 13.30 WIB. Akan tetapi, ia enggan memberi keterangan sedikit pun terkait pemeriksaan KPK tersebut.

Sekedar informasi, kasus yang diselidiki KPK adalah soal proses pengeluaran SKL atas dasar instruksi Presiden Megawati. Atas dasar instruksi presiden itu, akhirnya Kejaksaan Agung mengeluarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas penanganan kasus BLBI karena para obligor. Padahal, pada kenyataanya hutang senilai triliun rupiah belum dilunasi.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat krisis moneter 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

Kejaksaan Agung saat dipimpin MA Rachman menerbitkan SP3 terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004. Hasil audit BPK menyebutkan dari Rp147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas.

Jaksa Agung MA Rachman menerbitkan SP3 atas dasar SKL (Surat Keterangan Lunas) yang dikeluarkan BPPN berdasar Inpres No 8/2002. SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya membayar 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Negara menanggung kewajiban tersebut. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).
(pin/ih/mf)