POLITIK
Ismet Roni
27/11/2014 19:31:53
8868

DPRD Harap "Kartu Sakti" Sesuai Standar

Harianlampung.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni mengharapkan Pemerintah Daerah menyajikan data yang valid terkait Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ismet mengatakan Pemerintah Joko Widodo telah mengeluarkan program pengalihan subsidi dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin melalui pembagian KKS.

Penerapan dan distribusi KKS, lanjutnya, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, dia berharap verifikasi warga miskin sesuai dengan kenyataan di lapangan, jangan sampai ada warga yang berhak menerima tetapi tidak mendapatkan KKS. Artinya program ini harus dijalankan sesuai standar.

"Sekarang tinggal kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan itu. Yang jelas pemerintah pusat sudah menetapkan program. Pemerintah daerah harus menyajikan data yang valid, jangan sampai terjadi di provisi lain, karena pemagian itu tidak merata, ada warga miskin yang tidak mendapat KKS," kata Ismet di Kantor Golkar Lampung, Kamis (27/11).

Selain KKS, Ismet juga mengharapkan agar pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sesuai dengan versi yang menerima.

"Tiga program ini kan tinggal melanjutkan, data penerima sudah ada, tinggal verifikasi saja. Agar jangan ada tumpang tindih penerima "Kartu Sakti" (KKS, KIP, dan KIS)," ujarnya.

Menurut Ismet, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, terkait pembahasan data dan pendistribusian program pemerintah pusat.

"Kalau sekarang belum, nanti kita akan panggil instansi terkait untuk konsultasikan seperti apa kesiapan mereka menghadapi program pemerintah. Ini jangan sampai ada warga yang mengeluh ke dewan karena tidak dapat," tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Lampung Satria Alam menyatakan pihaknya tengah menyiapkan data tunggal penerima program ini.

Dijelaskan Satria, pihaknya sudah audiensi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait KKS. Kartu ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria Kemensos, diantaranya gelandangan, pengemis, penyandang cacat, masyarakat yang berpendapatan dibawah upah minimum provinsi (UMP), serta masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

"Ya data yang akan kita berikan ke Kementrian sedang kita verifikasi agar benar-benar valid. Pendataan ini memerlukan waktu yang cukup agar tidak ada tumpang tindih. Kalau dewan mau memanggil kita, kita siap paparkan secara rinci," ujarnya.
(cr5/mf/hl)