POLITIK
Ilustrasi (harlam/dok)
07/4/2015 21:47:17
1550

Anggaran Pembangunan Desa Lampung Jadi Rp684 M

Harianlampung.com - Anggaran pembangunan desa di Lampung bertambah menjadi Rp684,72 milyar dari alokasi sebelumnya Rp282 milyar. Kenaikan karena APBN Perubahan tahun 2015 menambah alokasi dana desa (ADD) se-Indonesia.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Lampung Yuda Setiawan mengatakan, pencairan dana ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke kas 13 pemerintah kabupaten di Lampung.

"Kemungkinan yang paling masuk akal pencairan pada minggu ketiga April ini. Tapi, ini baru prediksi kita," kata Yuda, di Bandarlampung, Selasa (7/4).

Untuk pencairan dana itu, seluruh desa yang tersebar di 13 kabupaten/kota harus menyerahkan RPJM Desa ke pemerintah kabupaten. Kemudian, pemerintah kabupaten membagi alokasi dana yang diterima masing-masing desa dengan melihat jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta letak geografis desa.

"Pencairan harus ada persyaratan tertentu dari pemerintah kabupaten. Alokasi dana desa yang diterima setiap desa dibuktikan surat keputusan (SK) bupati," jelasnya.

Rincian anggaran itu, kata Yuda, Kabupaten Lampung Barat ADD yang diterima sebesar Rp36,29 milyar, Lampung Selatan (Rp73,65 milyar), Lampung Tengah (Rp84,41 milyar), Lampung Utara (Rp65,56 milyar), Lampung Timur (Rp76,15 milyar), dan Tanggamus (Rp81,74 milyar).

Kabupaten Tulangbawang mendapat sebesar Rp41,46 milyar, Waykanan (Rp61,09 milyar), Pesawaran (Rp41,54 milyar), Pringsewu (Rp34,81 milyar), Mesuji (Rp29,39 milyar), Tulangbawang Barat (Rp26,39 milyar), dan Pesisir Barat (Rp32,17 milyar).

"Rata-rata penambahan alokasi hampir tiga kali lipat dari sebelumnya," kata Yuda.

Untuk memaksimalkan program pembangunan di Desa, lanjut Yuda, 13 BPMPD kabupaten di Lampung sudah dipanggil oleh Kementerian Desa. Mereka diberikan pelatihan dan skenario tata cara pembagian dana desa.

Dijelaskannya, tata cara pembagian ADD dari Kementerian Desa menjadi dasar pemerintah kabupaten mencairkan dana ke desa-desa.

"Nanti anggaran ini dari pusat langsung masuk ke kas kabupaten. Pemerintah kabupaten diberikan waktu sepekan untuk membagikan ke desa-desa. Jika lewat akan diberikan sanksi dari Kementerian Desa," jelas dia.

Untuk meminimalisir penyimpangan, BPMPD Lampung terus memberikan pelatihan kepada aparatur desa agar pemerintah desa dapat menyiapkan sumberdaya untuk mengelola ADD.

"Kita sudah memberikan Training of Trainer ke perwakilan kabupaten dan kecamatan. Tiap kecamatan mengutus dua perwakilan dan dari kabupaten satu perwakilan. Tapi, idealnya untuk mengelola anggaran per desa memiliki satu pendamping," tutur Yuda.
(bayu/riz/eh)